DPR RI : Pembangunan Nasional Berdasarkan Pendekatan Kewilayahan

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sedang memperjuangkan untuk mengubah kebijakan anggaran pembangunan yang sebelumnya berdasarkan jumlah penduduk menjadi pendekatan kewilayahan. Hal tersebut disampaikan Ketua Tim Sosialisasi Rencana Strategi DPR-RI ke Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Pius Lustrilanang, di Banjarmasin, Kamis (24/02/2011). Menurut dia, saat ini DPR-RI sedang memperjuangkan tentang rencana anggaran tidak lagi hanya sekadar pada jumlah penduduk tetapi juga pendekatan kewilayahan. "Bukan hanya wilayah Kalimantan yang pembangunannya masih relatif tertinggal dibanding Jawa, Sumatra maupun Sulawesi, tetapi hampir seluruh wilayah Indonesia bagian Timur kini masih tertinggal," katanya. Dia mengatakan perlu adanya pendekatan melalui politik penganggaran yang lebih mencerminkan keadilan bagi daerah. "Karena masih dalam pembahasan riil seperti apa politik anggaran yang berkeadilan tersebut, belum bisa disampaikan," katanya. Kedatangan Pius ke Banjarmasin bersama sepuluh anggota DPR-RI lainnya dalam rangka sosialisasi rencana strategis DPR-RI. Sosialisasi yang juga dilakukan pada 10 perguruan tinggi terkemuka lainnya di Indonesia tersebut, bertujuan memberikan informasi yang jelas kepada akademisi sekaligus juga menjaring aspirasi. "Selama ini informasi yang diberikan melalui media dan lainnya hanya sepotong-sepotong sehingga sering menimbulkan persepsi yang salah," katanya. Dengan sosialisasi tersebut, kata dia, diharapkan akademisi bisa mendapatkan informasi secara utuh dan bisa menanggapi lebih bijak. Beberapa agenda prioritas yang disampaikan narasumber DPR-RI Krishna Nur Pribadi antara lain penguatan kelembagaan antara lain pembentukan badan fungsional keahlian DPR, unit pengawasan internal dan reformasi kesetjenan. Kemudian penguatan kehumasan, kemandirian pengelolaan anggaran DPR-RI. "Kalau dahulu fungsi anggota DPR-RI hanya tukang stempel, dengan adanya kemandirian anggaran diharapkan hal tersebut tidak terjadi lagi," katanya. Dalam kesempatan tersebut, juga disampaikan tentang rencana pembangunan gedung DPR-RI yang kondisinya sudah tidak memungkinkan lagi. Sayangnya, materi sosialisasi yang disampaikan kurang mendapatkan tanggapan dari para Dosen Unlam maupun IAIN, justru yang mencuat adalah aspirasi tentang pembangunan Kalimantan yang masih terpinggirkan. (phs/Ant)

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan