Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan 2011 yang diajukan pemerintah daerah setempat. <p style="text-align: justify;">Persetujuan sekaligus penandatangan peraturan daerah APBD Perubahan itu dilakukan Wakil Ketua DPRD Iwan Budiman dengan Wakil Wali Kota Ogi Fajar Nuzuli pada rapat paripurna di gedung dewan setempat, Selasa.<br /><br />Anggota Badan Anggaran DPRD Banjarbaru Iriansyah Ganie dalam laporan menyampaikan, persetujuan APBD Perubahan mengacu nota kesepakatan bersama mengenai KUA PPAS yang disepakati dewan dengan pemkot.<br /><br />"Persetujuan juga memperhatikan kebutuhan riil daerah sehingga setelah pembahasan bersama maka Badan Anggaran berpendapat perlunya perubahan pada beberapa pos pendapatan," ujarnya.<br /><br />Disebutkan, perubahan pos pendapatan terjadi pada pendapatan yang berasal dari pajak daerah dan lain-lain pendapatan yang sah disamping adanya penambahan, pengurangan dan pergeseran pada beberapa pos belanja SKPD.<br /><br />"Penambahan pengurangan dan pergeseran pos belanja SKPD baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung membuat APBD murni 2011 mengalami perubahan pada pendapatan maupun belanja daerah," ujarnya.<br /><br />Pendapatan daerah pada APBD murni 2011 yang semula ditetapkan sebesar Rp435,3 miliar setelah pembahasan mengalami kenaikan sebesar Rp59,4 miliar atau 13,65 persen sehingga menjadi Rp494,7 miliar.<br /><br />Sementara, belanja daerah 2011 yang semula ditetapkan sebesar 446,7 miliar naik menjadi Rp536,4 miliar atau naik sebesar Rp89,6 miliar yang setara 20,07 persen.<br /><br />"Jika dibandingkan antara rencana pendapatan dan belanja daerah maka terjadi defisit sebesar Rp41,6 miliar yang akan ditutupi Silpa tahun lalu ditambah penerimaan pinjaman daerah dan penyertaan modal," ujarnya.<br /><br />Wakil Wali Kota Banjarbaru Ogi Fajar Nuzuli mengharapkan, APBD Perubahan yang telah mendapat persetujuan DPRD tersebut membawa manfaat bagi kemajuan pembangunan daerah.<br /><br />"Kemajuan pembangunan daerah diwujudkan demi seluruh anggota masyarakat melalui penggunaan anggaran yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan," katanya. <strong>(phs/Ant)</strong></p>
