DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah mendesak pemerintah daerah lebih melibatkan perusahaan besar swasta untuk ikut membangun infrastruktur di daerah ini. <p style="text-align: justify;">"Pembangunan infrastruktur di daerah jangan hanya menjadi beban pemerintah kabupaten, pihak swasta juga perlu didorong agar berperan aktif dalam pembangunan" ujar anggota Komisi II DPRD Kotim, Hamsyin di Sampit, Kamis.<br /><br />Pemkab Kotim perlu didorong agar lebih melibatkan pola kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta yang lebih efektif dalam melakukan pembangunan infrastruktur yang masih menjadi kendala di daerah.<br /><br />Pemerintah daerah dipastikan tidak akan mempunyai cukup dana untuk membangun seluruh infrastruktur hingga ke pelosok daerah ini dalam waktu singkat. Untuk itu, sudah sewajarnya jika perusahaan besar swasta yang beroperasi dan mengeruk sumber daya alam Kotim ini ikut berpartisipasi lebih banyak membangun daerah ini.<br /><br />Sekadar diketahui, saat ini ratusam perusahaan besar swasta di sektor kehutanan, perkebunan dan pertambangan beroperasi di daerah ini. Aktivitas para perusahaan-perusahaan tersebut dituding juga punya andil terhadap laju kerusakan jalan di daerah ini.<br /><br />Saat ini kemajuan kemitraan saat ini adalah dengan ditandatanganinya kerjasama terkait peran perusahaan swasta untuk membantu perbaikan ruas jalan Sampit-Bagendang. Ruas jalan menuju Pelabuhan Bagendang tersebut memang sering rusak parah karena tingginya volume kendaraan berat yang melintasi kawasan tersebut.<br /><br />Anggota Komisi II lainnya, Ngatiman berharap dengan hadirnya investasi yang beroperasi di daerah ini bisa bekerjasama untuk menjaga dan memelihara infrastruktur yang ada. Sehingga, bisa digunakan sebagai akses masyarakat dengan baik dalam jangka waktu yang lama.<br /><br />Saat ini peran perkebunan untuk menjaga dan merawat infrastruktur sangat diperlukan. Apabila masih mengharapkan anggaran dari pemerintah daerah maka sangat sulit karena pemerintah daerah juga terbatas anggaran.<br /><br />"Terlalu sulit kalau menunggu APBD baik provinsi maupun pemkab dalam membangun infrastruktur. Sebab, anggaran daerah bukan hanya terfokuskan di infratruktur jalan saja. Tetapi di sini peran dari investor sangat besar untuk mendukung infrastruktur daerah," ungkap dia.<br /><br />Perusahaan besar swasta diingatkan jangan hanya melakukan eksploitasi terhadap sumber daya alam di daerah, tetapi juga harus ikut membangun daerah itu secara berkelanjutan. Tiap perusahaan mempunyai program corporate social responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan yang dananya bisa digunakan untuk kegiatan sosial, termasuk membantu pemerintah membangun infrastruktur untuk masyarakat.<br /><br />"Perlu ada komitmen dan tanggung jawab sosial dari perusahaan untuk bisa membantu pemerintah kabupaten dan memberikan fasilitas inftastruktur yang baik kepada masyarakat di sekitarnya," pungkas Ngatiman. <strong>(das/ant)</strong></p>
