DPRD Harapkan Seluruh Sekolah Kalsel Miliki Perpustakaan

Anggota Komisi IV bidang kesra DPRD Kalimantan Selatan, Nasrullah AR mengharapkan, seluruh sekolah di provinsinya mulai Sekolah Dasar (SD) sampai Sekolah Menengah Atas (SMA), memiliki perpustakaan pada Tahun 2014. <p style="text-align: justify;">"Bagi sekolah yang sudah memiliki perpustakaan agar lebih ditingkatkan lagi pengelolaan serta penyediaan buku-bukunya, yang menjadi refrensi dalam pembelajaran," lanjut anggota DPRD Kalsel dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu, di Banjarmasin, Jumat.<br /><br />Pasalnya, menurut Sekjen Pimpinan Nasional Angkatan Muda Ka’bah itu, perpustakaan bagian yang tak terpisahkan dari upaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) baik bagi pendidik maupun peserta didik.<br /><br />"Tanpa kepustakaan yang memadai, SDM bukan saja lemah, tapi mutu tak bisa bersaing, sehingga dikhawatirkan SDM Kalsel akan terkalahkan dalam persaingan di pasar kerja," lanjut anggota Komisi IV yang juga membidangi pendidikan serta ketenaga kerjaan itu.<br /><br />Menurut politisi muda PPP itu, upaya pemerintah provinsi (Pemprov) Kalsel dalam pembangunan bidang pendidikan, cukup memadai, terutama dilihat dari penyediaan anggaran, yaitu sebesar 20 persen dari APBD atau sesuai amanat perundang-undangan yang berlaku.<br /><br />Sebagai contoh bidang sarana dan prasarana pendidikan, sejauh yang terpantau/diketahui Pemprov melalui Dinas Pendidikan Provinsi, selalu mendapat perhatian, misalnya masalah gedung sekolah yang rusak.<br /><br />"Keadaan itu terlihat, ketika Komisi X DPR-RI melakukan peninjauan di seantero Kota Banjarmasin beberapa hari lalu, mereka tak menemukan sekolah yang rusak parah di ibukota Kalsel tersebut," ungkapnya.<br /><br />Mengenai pengajar yang tak sesuai dengan sertifikasi, dia menyarankan, persoalan tersebut agar secara berkala pihak Dinas Pendidikan setempat melakukan evaluasi.<br /><br />"Kita tak ingin, setelah mendapat sertifikat profesi, justru kinerja guru menurun, sehingga terkesan hanya mau gajinya saja besar, tapi tugas mulianya terabaikan," kata mantan aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) itu.<br /><br />"Oleh karena itu pula, saya sependapat pencabutan sertifikat profesi guru tersebut bila ternyata tak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya," demikian Nasrullah. <strong>(phs/Ant)</strong></p>