DPRD: INPRES 10/2011 Hambat Pembangunan Palangka Raya

oleh

Ketua DPRD Kota Palangka Raya Sigit K Yunianto menilai, Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang penundaan pemberian izin baru dan penyempurnaan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut, bisa menghambat kemajuan pembangunan di kawasan setempat. <p style="text-align: justify;">"Saya menilai hal tersebut akan menyulitkan pemerintah daerah serta masyarakat dalam mengembangkan usaha di Palangka Raya, karena terbentur dengan Inpres tersebut," kata Sigit di Palangka Raya, Rabu.<br /><br />Dikatakan, penundaan pemberian izin baru berlaku bagi pengguna kawasan hutan alam primer dan lahan gambut. Dan bila ingin mendapatkan izin harus mendapat persetujuan prinsip dari Menteri Kehutanan Apabila sedikit-sedikit harus melapor dan semuanya ditentukan oleh pemerintah pemerintah pusat, maka kemajuan daerah akan berjalan lambat. Sebab untuk menunggu jawaban dari pusat saja sudah memerlukan waktu yang cukup lama.<br /><br />"Kalau harus mengikuti Inpres tersebut, hampir seluruh wilayah Palangka Raya masuk pada kawasan hutan. Bahkan, tempat berdirinya kantor wali kota, DPRD, dan Kantor Gubernur Kalteng, masih termasuk masuk dalam zona hutan lindung," ucapnya.<br /><br />Apabila Inpres tersebut dijalankan, masyarakat dan pemerintah pasti akan kesulitan dalam melaksanakan pembangunan di kawasan setempat.<br /><br />"Kami berharap, Inpres tersebut bisa dikaji ulang dengan melakukan penelitian yang lebih dalam terhadap kota Palangka Raya untuk disesuaikan menjadi peraturan," ungkap Sigit.<br /><br />Sementara itu, Sigit menjelaskan, terkadang dibutuhkan keberanian untuk mempercepat pembangunan, sekalipun itu kurang mematuhi intruksi pusat. Sebab selama tujuan tersebut demi kebaikan dan kepentingan masyarakat harus tetap dilaksanakan.<br /><br />"Masyarakat tentu ingin daerahnya maju, apalagi Inpres itu semakin sulit dilaksanakan karena belum adanya kejelasan tentang aturan rancangan tata ruang wilayah provinsi Kalteng. Sehingga, zona kawasan hutan alam primer yang dimaksud masih beluk jelas," ujarnya.<br /><br />Selain itu, lanjutnya, sebagian besar masyarakat yang memiliki lahan di daerah itu belum memiliki sertifikat hanya surat kepemilikan tanah. Sehingga banyak persoalan yang akan timbul dikalangan masyarakat dengan pemerintah daerah. <strong>(das/ant)</strong></p>