DPRD: Jamsostek Kalsel Bisa Contoh Riau

oleh

Anggota Komisi IV bidang kesra DPRD Kalimantan Selatan, H Mustafa Budiman, berpendapat, PT Jamsostek di provinsinya bisa mencontoh Jamsostek Riau – Sumatera, terutama yang berkaitan dengan kewajiban perusahaan dalam menjaminkan pekerja mereka. <p style="text-align: justify;"><br />"Dari informasi yang kami terima, hampir tak ada perusahaan di Riau yang menunggak atau tak membayarkan jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek), yang dulu dikenal dengan Asuransi Tenaga Kerja (Astek)," ungkapnya di Banjarmasin, Senin.<br /><br />Pasalnya, Jamsostek Riau menggandeng (bekerjasama) dengan pihak kejaksaan setempat dalam pelaksanaan ketentuan Astek tersebut, ungkap anggota Komisi IV DPRD Kalsel yang juga membidangi ketenagakerjaraan itu menjawab ANTARA Banjarmasin.<br /><br />"Mungkin karena melibatkan kejaksaan, sehingga perusahaan takut terkena sanksi hukum. Sebab Jamsostek merupakan kewajiban perusahaan sebagaimana peruturan perundang-undangan yang berlaku," lanjut wakil rakyat dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.<br /><br />Ia mengaku, dalam studi banding komisinya bersama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertran) Kalsel ke "Tanah Adat Melayu" Riau, tak banyak yang bisa dipetik, kecuali mengenai Jamsostek.<br /><br />Sedangkan masalah-masalah lain di Riau itu, tidak jauh berbeda dengan di Kalsel yang terdiri 13 kabupaten/kota dan kini berpenduduk mencapai 3,6 juta jiwa.<br /><br />Sebagai contoh mengenai pengangguran di Riau hampir sama dengan Kalsel, yaitu sekitar 8,7 persen dari jumlah penduduk setempat.<br /><br />Namun pencari kerja atau Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dari Riau itu lebih banyak berorientasi ke negeri jiran, seperti Malaysia dan Singapora.<br /><br />Sementara TKI asal "Bumi Perjuangan Pangeran Antasari" Kalsel lebih banyak mencari kerja ke Timur Tengah, terutama Saudia Arabia (Arab Saudi).<br /><br />Mengenai Balai Latihan Kerja (BLK), sebagai salah satu tempat pembekalan keterampilan dan kecakapan kerja bagi pencari kerja, dia mengungkapkan, di Riau terdapat empat BLK, sedangakan Pemprov Kalsel cuma memilki satu.<br /><br />"Tapi kegiatan BLK di Riau dan Kalsel juga tak jauh beda, yaitu tak bisa kuntinyu, karena berbagai faktor antara lain pembiayaan yang minim atau terbatas," tuturnya.<br /><br />Padakal keberadaan BLK itu penting sebagai salah satu upaya mengatasi masalah ketenaga kerjaan, yang tak pernah pupus, demikian Mustafa Budiman. <strong>(phs/Ant)</strong></p>