DPRD Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) membatalkan rencana pengadaan dua unit kendaraan dinas senilai Rp1,3 miliar dalam APBD Perubahan Tahun 2011. <p style="text-align: justify;">Anggota Badan Anggaran DPRD Kalbar, Suprianto di Pontianak, Kamis mengatakan, sesuai kesepakatan maka dana tersebut dialihkan untuk kepentingan lain yang lebih mendesak.<br /><br />"Ini sudah kesepakatan bersama yang sifatnya final," kata Suprianto usai Rapat Gabungan Pembahasan APBD Perubahan 2011.<br /><br />Dalam Rencana Kerja Anggaran Perubahan 2011 di Sekretariat DPRD Kalbar, sempat muncul usul pengadaan kendaraan dinas/operasional baru untuk unsur pimpinan DPRD senilai Rp2,034 miliar.<br /><br />Kendaraan dinas yang dibeli itu berupa mobil Mitsubishi Pajero dan speedboat.<br /><br />Usulan tersebut sempat menuai pro dan kontra di internal DPRD Kalbar. Suprianto mengatakan, dana tersebut akan dialokasikan untuk program penanggulangan bencana.<br /><br />"Program penanggulangan bencana dirasakan lebih penting dan perlu dukungan dana mengingat dalam beberapa hari terakhir ini, berbagai bencana telah mendera sejumlah daerah di Kalbar," kata dia.<br /><br />Ia mencontohkan, angin puting beliung di Kota Singkawang dan Kabupaten Sanggau, kebakaran di Gang H Mursyid, Kota Pontianak, dan lain-lain.<br /><br />Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kalbar, Ary Pudyanti mengaku senang dengan keputusan para anggota DPRD yang mengalihkan dana tersebut kepada kepentingan masyarakat yang memang diperlukan. "Pengadaan kendaraan operasional DPRD Kalbar dialihkan alokasinya untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Keputusan ini jauh lebih bermanfaat," kata Ary.<br /><br />Fraksi yang menolak pengadaan kendaraan dinas tersebut adalah Fraksi Demokrat, Fraksi PAN dan Fraksi PDI Perjuangan.<strong> (phs/Ant)</strong></p>
