Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat Nicodemus R Toun mengingatkan pemerintah daerah untuk memantau bantuan bibit karet yang disalurkan ke masyarakat karena ada kemungkinan tidak mencapai sasaran yang diharapkan. <p style="text-align: justify;">"Bantuan bibit karet yang tidak dimanfaatkan penerima bukan hanya isapan jempol. Kasus-kasus tersebut memang terjadi di lapangan," kata Nicodemus R Toun saat dihubungi dari Pontianak, Kamis.<br /><br />Politisi Partai Demokrat ini mengungkapkan, di daerah pedalaman banyak bibit karet bantuan pemerintah yang kurang dimanfaatkan dengan baik.<br /><br />Sementara anggota Komisi B DPRD Provinsi Kalbar, Suprianto mengatakan, cukup banyak bantuan bibit yang tidak ditanam atau dirawat dengan baik oleh penerima.<br /><br />"Ada yang sudah diberi bantuan, tetapi hanya diletakkan di samping rumah," kata Suprianto yang menyampaikan hasil resesnya ke daerah pemilihan di Kabupaten Sanggau dan Sekadau.<br /><br />Menurut politisi Partai Damai Sejahtera ini, perlu ada mekanisme untuk pemantauan terhadap bantuan bibit yang diberikan ke masyarakat agar dapat dimanfaatkan dengan baik misalnya melibatkan kepala desa di lokasi penerima.<br /><br />Ia mengingatkan, bantuan itu perlu diperiksa kembali sehingga tidak sekedar menghabiskan anggaran pemerintah daerah.<br /><br />Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalbar, Hiarsolih Buchori mengatakan, pemerintah provinsi sudah menetapkan sejumlah areal untuk sektor perkebunan. "Hingga 2025, Pemprov Kalbar mencadangkan luas tanaman sawit 1,5 juta hektare," ujar dia.<br /><br />Untuk tanaman karet, ditargetkan mencapai 1,2 juta hektare.<br /><br />Ia mencatat, untuk tanaman sawit yang sudah terealisasi sekitar 800 ribu hektare dan karet 580 ribu hektare.<br /><br />Namun, lanjut dia, untuk tanaman karet belum ada yang mengelola dalam skala besar.</p> <p style="text-align: justify;">"Sebagian besar dalam bentuk perkebunan rakyat, yang kecil-kecil," kata Hiarsolih Buchori. <strong>(phs/Ant)</strong></p>
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
