DPRD Kalbar Keluhkan Premium Mobil Dinas Tersendat

oleh

Kalangan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat yang mendapat fasilitas mobil dinas mengeluhkan premium yang dialokasikan 100 liter setiap bulan kini tersendat. <p style="text-align: justify;">Anggota DPRD Provinsi Kalbar, Ali Akbar, saat dihubungi di Pontianak, Selasa, mengatakan, realisasi premium mobil yang dipakainya sudah empat bulan ini tersendat.<br /><br />"Empat bulan BBM untuk mobil dinas di DPRD Provinsi Kalbar tidak dibayar, termasuk untuk perbaikan, apalagi mau pakai pertamax, premium saja tidak dibayar," kata Ali Akbar yang juga Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Kalbar itu.<br /><br />Menurut dia, pihak Sekretariat DPRD harus memberikan penjelasan terkait persoalan tersebut.<br />&lt;br />Selama ini, anggota yang mendapat fasilitas kendaraan dinas sebagai pimpinan alat kelengkapan dewan harus mengeluarkan biaya pribadi terlebih dahulu untuk pembelian BBM tersebut.<br /><br />Ia melanjutkan, sebelumnya penggantian biaya bahan bakar itu juga lancar-lancar saja.<br /><br />"Kita tidak masalah jika ketika membeli BBM menggunakan uang pribadi dulu karena sebelumnya juga memang seperti itu. Masalahnya, ini sudah empat bulan tidak dibayar dan pihak sekretariat tidak tahu," ujarnya.<br /><br />Ali Akbar menegaskan, bukan karena nilai dari pembelian BBM tersebut yang menjadi masalah, melainkan profesionalisme pihak sekretariat dalam mengelola keuangan.<br /><br />"Masalah kecil seperti ini saja menjadi tidak tertata dengan baik, bagaimana dengan hal besar," kata politisi PPP dapil Kota Pontianak itu.<br /><br />Sementara itu, anggota DPRD Provinsi Kalbar dari Fraksi PAN, Syarif Izhar Asyyuri mengakui pencairan anggaran sedikit terlambat untuk tahun ini.<br /><br />"Biasanya per tiga bulan anggaran jatah BBM itu sudah ada, sedangkan untuk perbaikan, tergantung kebutuhan," kata politisi yang juga mengaku tidak tahu kendala lain sehingga dana tersebut belum cair. <strong>(phs/Ant)</strong></p>