DPRD Kalbar Minta Infrastruktur Jadi Prioritas Pembangunan

oleh

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Ikhwani Abdul Rakhim meminta agar infrastruktur menjadi prioritas pembangunan pemerintah provinsi. <p>"Itu dilakukan agar roda perekonomian masyarakat dapat bangkit kembali. Serta adanya pemerataan dan keadilan dalam pembagian anggaran untuk semua wilayah di Kalimantan Barat khususnya daerah-daerah yang memang perlu segera ditangani," kata Ikhwani di Pontianak, Kamis.<br /><br />Ia menambahkan, tidak saja di bidang infrastruktur saja, pelayanan kesehatan juga menjadi sorotan.<br /><br />Ikhwani menjelaskan seiring dengan adanya peningkatan anggaran pada sektor kesehatan, pihaknya berharap juga dapat diimbangi dengan pelayanan kesehatan yang semakin baik dan lebih manusiawi.<br /><br />"Karena selama ini kami masih menemukan adanya pelayanan kesehatan tidak seperti yang diharapkan terutama bagi masyarakat miskin," kata Ikhwani yang juta Ketua DPW PAN Kalbar itu.<br /><br />Ia menilai, pelayanan kesehatan khususnya masyarakat yang tinggal di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau oleh sarana transportasi, informasi, ketersediaan fasilitas kesehatan yang masih sangat sederhana masih jauh dari memadai.<br /><br />"Bahkan mungkin tidak ada serta terbatasnya tenaga kesehatan di wilayah itu. Mengingat luasnya wilayah Kalbar dengan sebaran penduduk yang tidak merata, kami menilai pelayanan kesehatan belum optimal," kata Ikhwani.<br /><br />Oleh sebab itu, kata dia, perlu dikuatkan dan dihidupkan kembali pelayanan kesehatan berbasis masyarakat. Keinginan ini disampaikan mengingat masih kurangnya tenaga kesehatan yang berada/tinggal di masyarakat.<br /><br />"Nah dalam program itu tenaga kesehatan yang berasal dari daerah setempat sudah seharusnya dibina guna mengatasi kekurangan tenaga kesehatan yang berada di lapangan serta diberi insentif agar dapat bekerja secara baik dan maksimal dan dapat mempertanggungjawabkan pekerjaannya," tegasnya.<br /><br />Pihaknya juga mengharapkan agar pemerintah daerah dapat memberikan layanan gratis kepada masyarakat di Puskesmas. Mengingat sumber pendapatan dari Puskesmas tidaklah signifikan untuk masuk ke kas daerah.<br /><br />"Sudah barang tentu untuk mewujudkan keinginan itu diperlukan kerja sama dan dukungan dari Pemerintah Provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota dimana Puskesmas/pustu tersebut berada," katanya.<br /><br />Gubernur Provinsi Kalbar Cornelis sebelumnya mengatakan, aspek prioritas yang digunakan dalam APBD-P 2011 menggunakan patokan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan tetap memperhatikan keselarasan dari tujuh kebijakan prioritas pemerintah yang telah ditetapkan.<br /><br />Gubernur Cornelis mengungkapkan, dalam APBD-P Kalbar 2011 hanya sebatas pada penambahan atau penyesuaian terhadap rencana penerimaan daerah yang meliputi pendapatan lain-lain daerah yang sah berupa dana percepatan dana pembangunan infrastruktur daerah dan dana penguatan infrastruktur, sarana dan prasarana daerah, serta penyesuaian atau pergeseran anggaran dan penambahan alokasi dana pada kegiatan-kegiatan tertentu yang sebelumnya tidak mampu terdukung secara optimal.<br /><br />"Selain itu penganggaran beberapa kegiatan dan program baru untuk penyesuaian terhadap RPJMD yang telah ditetapkan namun belum terakomodasi pada anggaran murni 2011," jelasnya. <strong>(phs/Ant)</strong></p>