DPRD Kalsel Akan Panggil Disdik Terkait BOS

oleh

Komisi IV bidang kesra DPRD Kalimantan Selatan akan memanggil Dinas Pendidikan (Disdik) provinsi setempat, terkait penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2012. <p style="text-align: justify;">"Bila sampai Senin, 16 Januari 2012 dana BOS untuk kabupaten/kota belum juga cair, kami akan menggelar rapat internal buat memanggil Disdik Kalsel," ujar Budiman Mustafa, anggota Komisi IV DPRD provinsi setempat, di Banjarmasin, Minggu.<br /><br />Pemanggilan tersebut untuk mengetahui secara pasti masalahnya, mengapa dana BOS bagi kabupaten kota se Kalsel, belum cair, lanjut anggota Komisi IV DPRD provinsi itu.<br /><br />Karena dari informasi, lima provinsi se Indonesia yang dana BOS 2012 sudah cair, lanjut anggota Komisi IV DPRD Kalsel yang juga membidangi pendidikan tersebut.<br /><br />Sementara kabupaten/kota sangat membutuhkan dana BOS tersebut, untuk menunjang Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), terlebih mendekati Ujian Nasional (UN) tahun pelajaran 2011/2012.<br /><br />Sebagai contoh, dalam kunjungan kerja Komisi IV DPRD Kalsel ke Kabupaten Tapin beberapa hari lalu, pihak pengelola sekolah-sekolah di daerah tersebut mengakui dana BOS untuk mereka belum diterima.<br /><br />"Ketika kami konfirmasi, Disdik Tapin membenarkan pengakuan dari sekolah-sekolah itu," ungkap wakil rakyat dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.<br /><br />Mengenai sistem distribusi dana BOS, politisi senior PKS itu memaklumi sikap pemerintah pusat yang mengubah dari semula langsung ke pemerintah kabupaten/kota, tapi pada 2012 melalui pemerintah provinsi (Pemprov).<br /><br />Pasalnya pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pendidikan Nasional menilai, pemanfaatan dana BOS yang pendistribusiannya langsung ke kabupaten/kota, kurang maksimal.<br /><br />Namun secara pribadi, wakil rakyat dari PKS itu lebih memilih pendistribusian dana BOS tersebut langsung ke sekolah-sekolah atau Disdik Kabupaten/Kota.<br /><br />"Sebab kalau menggunakan sistem seperti Tahun 2012, terkesan terlalu rigit atau birokrasi. Sedangkan cara sebelumnya lebih memudahkan bagi sekolah dan bisa lebih efektif," demikian Budiman. <strong>(phs/Ant)</strong></p>