Ketua Komisi I bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kalimantan Selatan H Syahdillah mengharapkan penyaluran dan penggunaan dana desa tepat sasaran sehingga pembangunan desa berjalan sesuai harapan. <p style="text-align: justify;">"Kalau salah sasaran, bukan cuma menimbulkan masalah hukum, tapi juga pembangunan pedesaan menjadi tidak jalan sebagaimana harapan bersama," kata Syahdillah di Banjarmasin, Senin, sebelum meninjau Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).<br /><br />Komisi I DPRD Kalsel melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten HSU atau "Bumi Agung" pada 7-9 Maret 2016, untuk mengetahui penggunaan dana desa di kabupaten tersebut, baik yang berasal dari pemerintah pusat maupun provinsi (pemprov).<br /><br />"Kami perlu mengetahui dan sekaligus memberi arahan agar penggunaan dana desa tepat guna dan tepat sasaran," ujar mantan Wakil Bupati HSU yang kini bergabung dengan Partai Gerindra tersebut.<br /><br />Apalagi ke depan, lanjut dia, kucuran dana desa dari pemerintah pusat nilainya tidak sedikit, yaitu mencapai Rp1 miliar. "Dana sebesar itu cukup riskan, kalau kita tidak berhati-hati bisa bermasalah hukum," lanjutnya.<br /><br />Selain itu, sesuai pembidangan, kunjunga kerja Komisi I DPRD Kalsel ke HSU juga mengetahui penggunaan dana dari Pemprov Kalsel untuk penanggulangan bencana daerah tahun 2016.<br /><br />"Pasalnya, beberapa wilayah Bumi Agung mulai tergenang air karena guyuran hujan belakangan ini," ungkap wakil rakyat asal daerah pemilihan (dapil) Kalsel V yang meliputi Kabupaten HSU, Balangan dan Kabupaten Tabalong.<br /><br />"Sebagai contoh beberapa kawasan, termasuk jalan dalam kota Amuntai, ibukota HSU tergenang air," kata Syahdillah. (das/ant)</p>
