DPRD Kalsel Jadwalkan Ulang Pembentukan Pansus Larilarian

Wakil Ketua DPRD Kalimantan Selatan, Muhammad Iqbal Yudianoor mengatakan, jajarannya menjadwalkan ulang pembentukan Panitia Khusus (Pansus) dewan mengenai Pulau Larilarian Kabupaten Kotabaru. <p style="text-align: justify;">"Dewan memang serius mau membentuk Pansus Larilarian. Karenanya kami tetap akan membantuk Pansus tersebut dan menjadwalkan ulang rencana pembentukan Pansus Larilarian itu," ucapnya di Banjarmasin, Selasa.<br /><br />Karena itu tidak benar, kalau ada tuduhan atau anggapan DPRD Kalsel tak serius terhadap rencana pembentukan Pansus Larilarian, yang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 43 Tahun 2011, masuk wilayah Sulawesi Barat (Sulbar), lanjutnya.<br /><br />Pembentukan Pansus Larilarian itu dijadwalkan kembali, 14 Desember 2011, sesudah dua kali gagal, yaitu 8 dan 10 Desember lalu.<br /><br />Wakil rakyat dari Demokrat kelahiran Kotabaru Kalsel itu tidak menyangkal, pendapat Prof Dr H Hadin Muhjad, SH, MH, pakar hukum tata negara pada Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Banjarmasin, persoalan Pulau Larilarian sudah masuk ranah hukum.<br /><br />Namun, menurut politisi muda Demokrat itu, tidak salahnya kalau DPRD Kalsel membentuk Pansus Pulau Larilarian sebagai "back up" kekuatan politik kepada pemerintah provinsi (Pemprov) dalam melakukan perlawanan terhadap Permandagri 43/2011.<br /><br />"Sebab, kalau kekuatan hukum dan kekuatan politik bersinergi, maka bisa menjadi suatu kekuatan yang lebih dahsyat dalam perjuangan untuk mengembalikan Pulau Larilarian ke pangkuan Kalsel," lanjut putra dari H Sjachrani Mataja, mantan Bupati Kotabaru itu.<br /><br />Wakil Ketua DPDR itu juga menyangkal terhadap anggapan, pembentukan Pansus dewan mengenai Pulau Larilarian hanya sebuah cara untuk membebani anggaran daerah.<br /><br />"Bagi kami, mengenai anggaran tidak terlalu masalah jika memang tidak ada penganggarannya. Karena kami sudah bertekad, walau dengan duit sendiri, Pansus Larilarian akan tetap jalan," katanya saat menerima Jurnalist Parliament Community (JPC) Kalsel.<br /><br />Mengenai kedudukan Pansus dewan dengan Tim Pemprov Kalsel yang menyiapkan tuntutan hukum terhadap Permendagri 43/2011, dia menyatakan, hal tersebut jauh berbeda dan tak akan tumpang tindih.<br /><br />"Karena tim Pemprov Kalsel berjuang/bekerja melalui jalur hukum. Sedangkan Pansus DPRD Kalsel berjuang dari sisi politik," lanjut mantan calon Bupati Tanah Bumbu (Tanbu) pada Pemilu Kepala Daerah tersebut Tahun 2010.<br /><br />"Kita berharap, dengan perjuangan secara hukum dan politik, bisa mengembalikan Pulau Larilarian ke wilayah Kotabaru Kalsel sebagaimana sejak masa Hindia Belanda dulu," demikian Iqbal.<br /><br />Tanbu sebuah kabupaten berdiri sendiri sejak April 2003 atau masa kepemimpinan Bupati HM Zairullah Azhar, pemekaran dari Kabupaten Kotabaru. <strong>(phs/Ant)</strong></p>