DPRD Kalsel Konsultasikan Pertanahan Ke Kementerian Agraria

oleh

Komisi I Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kalimantan Selatan mengonsultasikan masalah pertanahan di provinsi tersebut ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. <p style="text-align: justify;"><br />"Masalah pertanahan ini bisa menjadi ‘bom waktu’ bila tak segera penanganannya," ujar Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalsel Syahdillah, sebelum mendatangi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN tersebut, Rabu.<br /><br />Oleh karena itu, Komisi I DPRD Kalsel yang juga membidangi pertanahan, keamanan dan ketertiban masyarakat menganggap berkonsultasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN.<br /><br />"Konsultasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN itu penting, untuk bertukar pikiran guna menghindari kemungkinan konflik masalah pertanahan di daerah," katanya.<br /><br />Pasalnya, lanjut mantan Wakil Bupati Hulu Sungai Utara, Kalsel, yang bergabung dengan Partai Gerindra itu, di provinsi yang terdiri atas 13 kabupaten/kota tersebut masih banyak permasalahan pertanahan yang belum terselesaikan secara tuntas.<br /><br />Sebagai contoh permasalah tumpang tindih kepemilikan lahan yang masing-masing pihak mempunyai surat keterangan atau bukti, seperti terjadi di Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu), Kalsel yang baru-baru ini mendatangi DPRD provinsi setempat.<br /><br />Ketika bertemu dengan Komisi I DPRD Kalsel, warga Bumi Bersujud Tanbu menyampaikan permasalah lahan mereka yang kepemilikannaya terkesan tumpang tindah dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit.<br /><br />"Warga masyarakat tersebut meminta anggota DPRD agar turut membantu menyelesaikan permasalahan kepemilikan lahan merekaa," demikian Syahdillah. (das/ant)</p>