Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Selatan mengurangi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tingkat provinsi tersebut pada tahun 2014. <p style="text-align: justify;">Wakil Ketua DPRD Kalsel H Riswandi ketika dikonfirmasi, Senin, menyatakan, pengurangan pembahasan Raperda pada 2014 berdasarkan rasionalitas perhitungan waktu serta kesibukan anggota dewan.<br /><br />"Kan 2014 merupakan tahun Pemilihan Umum (Pemilu), kita semua tahu, mungkin sebagian besar anggota dewan juga sibuk dengan kegiatan pesta demokrasi lima tahunan itu," tandasnya menjawab Antara Kalsel.<br /><br />Selain itu, periodesasi keanggotaan DPRD Kalsel sekarang hanya sampai September mendatang, sehingga tidak mencapai satu tahun lagi, lanjut politisi Partai Keadilah Sejahtera (PKS) tersebut.<br /><br />"Namun demikian, tidak menutup kemungkinan pembahasan Raperda yang merupakan kebutuhan mendesak, walau tak masuk dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) 2014," demikian Riswandi.<br /><br />Berdasarkan Prolegda Kalsel 2013 ada 29 Raperda yang memerlukan pembahasan DPRD bersama pemerintah provinsi (Pemprov) setempat atau sebaliknya, terdiri 20 berasal dari eksekutif dan sembilan merupakan inisiatif dewan.<br /><br />Sementara dalam Prolegda Kalsel 2014 hanya 14 Raperda terdiri 10 berasal dari eksekutif/Pemprov dan empat merupakan inisiatif DPRD provinsi setempat.<br /><br />Raperda yang berasal dari eksekutit itu antara lain tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2013, perubahan APBD 2014, dan Raperda tentang RAPBD Kalsel 2015.<br /><br />Sedangkan Raperda inisiatif dewan yaitu tentang keterbukaan informasi publik, atas usul Komisi I DPRD Kalsel, serta perubahan modal dasar Bank Perkreditan Rakyat, atas usul Komisi II lembaga legislatif provinsi tersebut.<br /><br />Kemudian Raperda revisi Perda Nomor 2 tahun 2009 tentang pengelolaan pertambangan umum, atas usul Komisi III DPRD Kalsel, serta pengelolaan keolahragaan, atas usul Komisi IV lembaga legislatif provinsi setempat. <strong>(das/ant)</strong></p>
