DPRD Kalsel Lebih Fokus Bahas RABPD-P 2011

oleh

Ketua DPRD Kalimantan Selatan Kolonel Inf (Purn) Nasib Alamsyah menyatakan, lembaganya kini lebih fokus pada pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) 2011. <p style="text-align: justify;">"Pada bulan ini, kami akan lebih fokus membahas RAPBD-P Kalsel 2011 dan diharapkan rampung 23 September mendatang," tandasnya menjawab ANTARA Banjarmasin, Senin.<br /><br />"Namun pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) lainnya juga tetap jalan, termasuk pembahasan Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) RAPBD Kalsel 2012," lanjutnya.<br /><br />Raperda yang kini dalam pembahasan DPRD Kalsel sebanyak dua buah yang berasal dari eksekutif/pemerintah provinsi (Pemprov) setempat, yakni Raperda retribusi jasa umum dan Raperda retribusi perizinan tertentu.<br /><br />Selain itu, Raperda yang merupakan insiatif DPRD Kalsel, sebanyak tiga buah, yaitu Raperda praktik kedokteran serta Reperda penyelenggaraan penanggulangan bencana di provinsi yang terdiri 13 kabupten/kota tersebut.<br /><br />Selain itu pembahasan rencana revisi Perda 3 tahun 2008 tentang Penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus Untuk Angkutan Hasil Tambang dan Hasil Perusahaan Perkebunan di Kalsel.<br /><br />Untuk Reperda retribusi jasa umum dan Raperda retribusi perizinan tertentu itu pembahasan diharapkan rampung September 2011.<br /><br />Berdasarkan KUA-PPAS RAPBD-P Kalsel 2011 yang sudah mendapat kesepakatan antara Pimpinan DPRD dan Gubernur setempat beberapa hari lalu, untuk pendapatan menjadi Rp2,5 triliun atau naik Rp79 miliar dan belanja Rp2,7 triliun atau naik Rp150,3 miliar.<br /><br />Dari perbandingan perhitungan pendapatan dan belanja pada KUA-PPAS RAPBD-P Kalsel 2011 itu, terjadi defisit sekitar Rp198 miliar, yang akan ditutupi melalui pembiayaan netto Rp198 miliar.<br /><br />Sedangkan RAPBD Kalsel 2012 direncanakan sebesar Rp2,7 triliun, dengan alokasi belanja tetap mengacu pada amanat perundang-undangan atau yang dikenal dengan "mandatary budget," demikian Nasib Alamsyah. <strong>(das/ant)</strong></p>