DPRD Kalsel Pelajari Manajemen Rs Pasar Rebo

oleh
oleh

DPRD Kalimantan Selatan melalui Komisi IV bidang kesra, yang juga membidangi kesehatan, mempelajari manajemen Rumah Sakit (RS) Pasar Rebo Jakarta. <p style="text-align: justify;">"Kami ingin tahu, bagaimana sistem manajemen RS Pasar Rebo, milik pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta itu," ujar Sekretaris Komisi IV DPRD Kalsel Candra Kusuma, sebelum bertolak ke Ibu Kota Negara tersebut, Senin.<br /><br />"Beberapa hal yang ingin kita ketahui atau pelajari, antara lain pelayanan kesehatan kepada masyarakat, manajemen keuangan, dan lainnya yang berkaitan dengan pencitraan," lanjutnya.<br /><br />Ia berharap, dari hasil studi banding komisinya bersama pejabat instansi terkait, dapat menjadi bahan masukan atau pertimbangan untuk peningkatan pelayaan rumah sakit di Kalsel.<br /><br />Menurut politisi muda Partai Demokrat itu, pelayanan rumah sakit milik Pemprov Kalsel, sudah cukup memadai, sesuai layanan dasar, seperti RSUD Ulin dan RSU dr Moh. Anshari Saleh Banjarmasin.<br /><br />"Namun kita mengingingkan, pelayanan kesehatan kepada masyarakat tidak sebatas seperti sekarang atau selama ini, tapi semakin hari terus meningkat," lanjut anggota DPRD Kalsel yang masih bujangan (membujang) itu.<br /><br />"Kedepan kita ingin, tiap hari keluhan masyarakat makin berkurang terhadap layanan kesehatan dari rumah sakit milik pemerintah," lanjutnya menjawab Antara Kalsel.<br /><br />Mengenai masih banyak keluhan atas layanan dari rumah sakit pemerintah daerah, menurut dia, hal itu sebuah indikator makin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap arti penting kesehatan.<br /><br />"Oleh sebab itu, kedepan kita berharap agar rumah sakit pemerintah daerah terus membenahi manajemen, guna peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat," demikian Candra.<br /><br />Bersamaan studi banding Komisi IV DPRD Kalsel, 7 – 9 Oktober 2013, komisi-komisi lain di lembaga legeslatif tingkat provinsi tersebut juga melakukan kegiatan serupa dengan tujuan atau sasaran berbeda, sesuai pembidangan masing-masing.<br /><br />Seperti Komisi I bidang hukum dan pemerintahan ke Provinsi Banten, Komisi II bidang ekonomi dan keuangan juga ke Pemprov DKI Jakarta, serta Komisi III bidang pembangunan dan infrastruktur ke Daerah Istimewa Yogyakarta.<strong> (das/ant)</strong></p>