DPRD Kalsel Pelajari Sistem PLTS Terpadu NTB

oleh

DPRD Kalimantan Selatan melalui Komisi III bidang pembangunan dan infrastruktur melakukan studi banding ke Nusa Tenggara Barat (NTB), untuk mempelajari sistem Pusat Listrik Tenaga Surya (PLTS) terpadu di provinsi tersebut. <p style="text-align: justify;"><br />"Kabarnya sistem PLTS terpadu di NTB tergolong baik dan maju. Karena itu, kita mau pelajari," ujar Ibnu Sina, anggota Komisi III DPRD Kalsel yang juga membidangi pertambangan dan energi (termasuk kelistrikan) sebelum studi banding ke provinsi tersebut, Rabu (10/04/2013).</p> <p style="text-align: justify;">"Kita berharap dari hasil studi banding ke NTB tersebut, ke depan Kalsel dalam hal ini Dinas Pertambangan (Distam) dapat melakukan pengelolaan PLTS yang lebih maksimal lagi," lanjut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.</p> <p style="text-align: justify;">Karena, menurut anggota DPRD Kalsel dua periode dari PKS itu, provinsinya melalui Distam juga sedang dan masih akan mengelola PLTS, guna penerangan masyarakat di daerah-daerah yang belum dan atau tak memungkinkan terjangkau listrik dari PLN.</p> <p style="text-align: justify;">Pasalnya, Kalsel dengan luas wilayah sekitar 37.000 Km2 juga banyak memiliki daerah terpencil, baik di daratan maupun berupa pulau yang belum menikmati aliran listrik, terutama dari PLN, sebuah Badan Usaha Milik Negara yang menyediakan jasa bidang kelistrikan.</p> <p style="text-align: justify;">"Kita berharap, melalui proyek penyediaan PLTS, daerah-daerah terpencil itu juga dapat menikmati penerangan, walau bukan melalui jaringan listrik dari PLN," tandas mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) tersebut.</p> <p style="text-align: justify;">"Sebab hampir tiap tahun kita ada proyek PLTS, baik melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi setempat maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)," demikian Ibnu Sina.</p> <p style="text-align: justify;">Kunjungan kerja (kunker) Komisi III DPRD Kalsel ke NTB, 9 – 11 April 2013, bersamaan dengan komisi-komisi lain di legislatif tingkat provinsi tersebut, dengan tujuan atau sasaran sesuai pembindangan masing-masing.</p> <p style="text-align: justify;">Sebagai contoh Komisi I bidang hukum dan pemerintahan DPRD Kalsel ke Provinsi Kepulauan Riau dengan fokus studi banding mengenai aset daerah, Komisi II bidang ekonomi dan keuangan ke Direktorat Jenderal Peternakan Kementerian Pertanian di Jakarta.</p> <p style="text-align: justify;">Sedangkan Komisi IV bidang kesra DPRD Kalsel studi banding ke Jawa Barat (Jabar) dengan fokus mengenai Kerasipan dan Perpustakaan Daerah di provinsi yang terkenal dengan hikayat Sangkuriang itu. <strong>(phs/Ant)</strong></p> <p style="text-align: justify;"> </p>