Anggota Komisi III bidang pembangunan dan infrastruktur DPRD Kalimantan Selatan, Riduansyah dari Partai Bintang Reformasi, menyelesalkan Pertamina, lantaran kurang sigap mengatasi persoalan BBM di wilayah itu. <p style="text-align: justify;">Pasalnya, lanjut anggota Komisi III DPRD Kalsel yang juga membidangi pertambangan dan energi serta perhubungan itu, belum tuntas penyelesaian masalah solar, menyambung persoalan premium di provinsi tersebut, demikian dilaporkan, Minggu.<br /><br />Sementara pernyataan pihak Pertamina Banjarmasin, persediaan bahan bakar minyak (BBM), baik jenis solar maupun premium, cukup dan bahkan pasokkan untuk kebutuhan Kalsel yang terdiri 13 kabupaten/kota dianggap sudah melampaui jatah (kouta).<br /><br />"Namun Pertamina tak pernah terbuka masalah BBM tersebut, kecuali selalu menyatakan, cukup. Tapi kenyataan di lapangan antrean panjang mobil tak pernah pupus untuk mendapatkan solar dan premium pada sejumlah Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU)," tuturnya.<br /><br />Karena itu, Ketua Fraksi Partai Bintang Reformasi (PBR) DPRD Kalsel tersebut, meminta komisinya kembali mengundang Pertamina, untuk minta kejelasan dan pertanggungjawaban persoalaan BBM terutama jenis solar dan premium, yang masih menjadi-jadi.<br /><br />"Komisi III DPRD Kalsel memang sudah mengundang Pertamina, untuk membicarakan masalah BBM, tapi jawabannya masih kurang memuaskan. Kali ini, kita minta Pertamina terbuka agar masyarakat mengetahui permasalahan sebenarnya," tandasnya.<br /><br />"Dengan mengetahui permasalahan sebenarnya tentang BBM tersebut, diharapkan masyarakat bisa memaklumi dan berpatisipasi untuk mengatasi persoalan," lanjut wakil rakyat yang bergelar sarjana hukum dan mantan pengacara itu.<br /><br />Ia mengungkapkan, dalam pertemuan dengan Komisi III DPRD Kalsel yang diketuai/dipimpin H Puar Junaidi dari Partai Golkar, Pertamina mencoba mengelak terhadap permasalahan BBM tersebut, dengan "mengambing hitamkan" pelangsir.<br /><br />Tapi dari pihak Pertamina tak bisa membuktikan persoalan BBM tersebut dikarenakan pelangsir, dengan alasan mereka tidak mampu melakukan pengawasan karena personel yang terbatas.<br /><br />"Pihak Pertamina beharap, turun tangannya aparat keamanan atau penegak hukum, untuk pengawasan dan penindakan terhadap persoalan BBM tersebut. Sementara pihak aparat juga terkesan tak mampu melakukan pengawasan dan penindakan," demikian Riduansyah.<br /><br />Dari pantauan di lapangan, antrean panjang mobil untuk mendapat solar pada sejumlah SPBU di "Bumi Perjuangan Pangeran Antasari" Kalsel, khususnya kota Banjarmasin dan sekitarnya, sudah satu bulan lebih.<br /><br />Begitu pula antrean mobil yang berjubel untuk mendapatkan premium pada sejumlah SPBU di Kalsel, terutama ibukota provinsi tersebut dan sekitarnya, sudah mencapai dua pekan terakhir.<br /><br />Di sisi lain, armada jeriken secara terbuka, mewarnai antrean pada sejumlah SPBU di Banjarmasin, seperti yang terdapat di Jalan A Yani Km 6 serta Jalan Pulau Laut/S Parman. <strong>(phs/Ant)</strong></p>
