DPRD Kalsel: Sistem Pemerintahan Desa Diharapkan Membaik

Ketua Komisi I bidang hukum dan pemerintahan DPRD Kalimantan Selatan H Achmad Bisung mengharapkan, sistem pemerintahan desa di provinsinya kedepan makin baik. <p style="text-align: justify;">"Guna mengawal upaya peningkatan dan perbaikan sistem pemerinthan desa tersebut, kami juga perlu studi banding ke Provinsi Banten," ujarnya, sebelum bertolak melakukan kunjungan kerja (Kunker) keluar daerah, Senin.<br /><br />Politisi senior Partai Demokrat itu menerangkan, dalam studi banding ke Banten, Komisi 1 yang dipimpinnya akan mempelajari segala persoalan pemerintahan desa di provinsi yang merupakan pemekaran dari Jawa Barat (Jabar) tersebut.<br /><br />Selain itu, mempelajari solusi terbaik terhadap persoalan pemerintahan desa di provinsi termuda di Pulau Jawa tersebut, lanjut anggota DPRD Kalsel dua periode dari Partai Demokrat itu.<br /><br />"Nah dari hasil studi banding itu pula, kami untuk memberikan perhatian, sekaligus masukan kepada pemerintah provinsi (Pemprov) Kalsel dalam upaya peningkatan sistem pemerintahan daerah," lanjutnya.<br /><br />"Karena pemerintahan desa merupakan ujung tombak untuk memajukan pembangunan daerah dan masyarakat di provinsi tersebut," ujarnya menjawab Antara Kalsel.<br /><br />Menurut pendiri Partai Demokrat di Kalsel itu, sistem pemerintahan desa tersebut antara lain, bagaimana cara memberikan pelayanan prima dan terbaik terhadap masyarakat setempat.<br /><br />Selain itu, pengelolaan segala potensi atau sumber daya sebagai salah satu modal dasar untuk memajukan desa serta masyarakat setempat, sesuai peraturan perundang-undangan, demikian Achmad Bisung.<br /><br />Bersamaan studi banding Komisi I DPRD Kalsel, 7 – 9 Oktober 2013, komisi-komisi lain di lembaga legislatif tingkat provinsi tersebut juga melakukan kegiatan serupa dengan tujuan atau sasaran berbeda, sesuai pembidangan masing-masing.<br /><br />Seperti Komisi II bidang ekonomi dan keuangan ke Pemprov DKI Jakarta, Komisi III bidang pembangunan dan infrastruktur ke Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Komisi IV bidang kesra juga ke DKI Jakarta. <strong>(das/ant)</strong></p>