DPRD Kalsel Temui Ditjenbun Terkait Masalah Pekebunan

oleh
oleh

Panitia khusus (Pansus) DPRD Kalimantan Selatan berencana menemui Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjenbun) Kementerian Pertanian di Jakarta untuk membicarakan masalah perkebunan, terutama yang berkaitan sistem kemitraan. <p style="text-align: justify;">Ketua Pansus Penanganan Penyelesaian Masalah Petani dengan PT Pesona Lestari Surasejati (PLS) Surinto mengengemukan itu usai rapat bersama pakar perkebunan menjawab Antara Kalimantan Selatan (Kalsel) di Banjarmasin, Jumat.<br /><br />Pasalnya, lanjut mantan Ketua Komisi I bidang hukum dan pemerintahan DPRD Kalsel yang kini anggota Komisi III lembaga legislatif provinsi itu, Ditjenbun yang mengeluarkan tentang kemitraan usaha perkebunan, sehingga mengetahui peraturan kemitraan tersebut.<br /><br />"Kita perlu meminta kejelasan tentang aturan kemitraan tersebut, sehingga masyarakat petani selaku plasma atau pemilik lahan jangan sampai menjadi korban perusahaan besar pekebunan," tutur mantan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu), Kalsel itu.<br /><br />Karena, tambah wakil rakyat dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bergerlar sarjana teknik itu, diduga PLS yang bergerak dalam usaha perkebunan kelapa sawit di Sampanahan Kabupaten Kotabaru, Kalsel tidak sesuai dengan pedoman dari Ditjenbun.<br /><br />"Bahkan melakukan sistem kemitraan merugikan masyarakat setempat," ujar legislator asal daerah pemilihan (dapil) VI Kalsel yang meliputi Kabupaten Kotabaru dan Tanbu tersebut.<br /><br />"Masak sistem kemitraan yang dilakukan PLS itu, perusahaan tersebut menggarak 80 persen lahan milik petani, dan 20 persennya lagi petani garap sendiri atau dengan sendiri, dengan patokan harga cukup tinggi," katanya..<br /><br />Ia menduga, perjanjian sistem kemitraan yang belakangan bermasalah dengan petani/pemilik lahan ada unsur kesengajaan dari perusahaan memlalui tangan ketiga atau oknum tertentu.<br /><br />Sementara petani/pemilik lahan tidak memahami esensi dari perjanjitan kemintaan tersebut, kecuali cuma ulah okonum yang menjadi perantara, tutur "vokalis" PKS tersebut.<br /><br />"Hal tersebut tak bisa dibiarkan berlarut-larut, karena bisa menimbulkan permasalahan besar di kemudian hari. Karena itu pula, melalui Pansus, DPRD Kalsel berusaha memfasilitasi penanganan/penyelesaian permasalahan tersebut," demikian Surinto. (das/ant)</p>