DPRD Kalsel Temui Kemenpan Bicarakan Pegawai Honorer

oleh

DPRD Kalimantan Selatan dalam hal ini Komisi I bidang hukum dan pemerintahan menjadwalkan menemui Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemenpan), guna membicarakan masalah pegawai honorer. <p style="text-align: justify;">"Dalam kunjungan kerja (Kunker) ke luar daerah, 15 – 17 Januari 2014, kegiatan kami antara lain ke Kemenpan, untuk membicarakan masalah pegawai honorer," ujar Ketua Komisi I DPRD Kalsel H Achmad Bisung, sebelum bertolak ke Jakarta, Rabu.<br /><br />Pasalnya, lanjut politisi senior Partai Demokrat itu, Kalsel masih banyak memiliki pegawai honorer yang mengharapkan pengangkatan sebagai pegawai negeri sipil (PNS), baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.<br /><br />Sementara Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tidak membolehkan lagi pengangkatan pegawai atau tenaga honor daerah (honda) terhitung sejak tahun 2005.<br /><br />"Namun kelihatannya daerah-daerah menyiasati tenaga honda tersebut dengan sistem kontrak, yang tiap tahun kontraknya diperbarui," tutur anggota DPRD Kalsel dua periode dari Partai Demokrat itu.<br /><br />"Persoalan tenaga honda itulah yang harus kita selesaikan dan meminta kejelasan dari Kemenpan. Bagaimana solusi terbaik," demikian Achmad Bisung.<br /><br />Bersamaan kunker Komisi I DPRD Kalsel tersebut, komisi-komisi lain di lembaga legislatif tingkat provinsi itu juga melakukan kegiatan serupa, dengan tujuan dan sasaran sesuai pembindangan masing-masing.<br /><br />Seperti Komisi II bidang ekonomi dan keuangan DPRD Kalsel yang diketuai Muhammad Ihsanudin ke Kementerian Keluatan dan Perikanan, serta Komisi III yang diketuai H Puar Junaidi ke Kementerian Energi Sumber Daya Mineral.<br /><br />Kemudian Komisi IV bidang kesra DPRD Kalsel yang diketuai Habib Ali Khaidir Al Kaff meninjau laboratuirum besar kesehatan milik Kementerian Kesehatan. <strong>(das/ant)</strong></p>