DPRD Kalsel Tetap Berkantor Di Banjarmasin

oleh

Ketua DPRD Kalimantan Selatan, Kolonel Inf. (Purn) Nasib Alamsyah dari Partai Golkar menyatakan, lembaganya tetap akan berkantor di Banjarmasin, walau kantor gubernur bersama sekretariat daerah provinsi itu pindah ke Banjarbaru. <p style="text-align: justify;">Pernyataan tersebut menanggapi kabar, kantor DPRD Kalsel juga akan pindah dari "kota seribu sungai" Banjarmasin ke "kota idaman" Banjarbaru yang berjarak sekitar 35 kilometer itu, demikian dilaporkan, Selasa.<br /><br />"Siapa bilang DPRD Kalsel akan pindah ke Banjarbaru, mengikuti perpindahan pusat perkantoran pemerintah provinsi (Pemprov) setempat," ujarnya balik bertanya, didampingi wakil-wakil ketua dewan H Riswandi dan Fathurrahman.<br /><br />"Kantornya saja sampai saat ini belum ada di kawasan pusat perkantoran Pemprov tersebut, untuk DPRD Kalsel. Jadi saya kira terlalu dini mengatakan, DPRD Kalsel pindah ke Banjarbaru bersamaan kantor gubernur dan Setda provinsi setempat," demikian Nasib.<br /><br />Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kalsel, Riswandi menambahkan, secara normatif, lembaga legislatif tingkat provinsi tersebut tak mungkin pindah dari Banjarmasin ke Banjarbaru, walau jaraknya relatif dekat.<br /><br />Karena, lanjut anggota DPRD Kalsel dua periode dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku menyatakan, kedudukan DPRD tingkat provinsi berada di ibukota provinsi tersebut.<br /><br />"Ketentuan itu dengan jelas termuat dalam Undang-Undang (UU) Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia serta DPRD atau yang belakangan disebut Undang-Undang MD3," ungkapnya.<br /><br />"Terkecuali, ibukota Kalsel pindah dari Banjarmasin ke Banjarbaru, baru DPRD tingkat provinsi juga ikut pindah," lanjutnya sebelum bertolak ke Jakarta untuk mengikuti orientasi tentang rencana perubahan anggaran 2011 dan penyusunan anggaran 2012.<br /><br />Mengenai perpindahan ibukota Kalsel dari kota seribu sungai ke kota idaman, wakil rakyat dari PKS itu menyatakan, hal tersebut mungkin saja terjadi asalkan Undang-Undang tentang ibukota provinsi Kalsel diubah atau direvisi.<br /><br />"Untuk mengubah Undang-Undang tentang ibukota Kalsel itu merupakan kewenangan DPR-RI, bukan DPRD provinsi setempat. Jadi kita tunggu sajalah bagaimana perkembangannya nanti," tuturnya.<br /><br />Namun dia tak sependapat, kalau ada yang menyalahkan DPRD Kalsel terkait wacana perpindahan ibukota provinsi dari Banjarmasin ke Banjarbaru, karena hal itu bagian visi misi gubernur sebelum terpilih.<br /><br />Berdasarkan peraturan perundang-undangan, visi misi kepala daerah terpilih harus dituangkan dalam Rencana Pembangungan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) paling lambat 60 hari setelah resmi memegang jabatan.<br /><br />Selain itu, termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) atau rencana pembangunan 25 tahunan, demikian Riswandi.<br /><br />Perpindahan kantor gubenur atau Setda Kalsel ke Banjarbaru, direncanakan paling lambat akhir 2011, dan untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya menyusul. <strong>(phs/Ant)</strong></p>