DPRD Kaltim Prihatin Luasnya Konversi Lahan Pertanian

oleh
oleh

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur mengaku prihatin dengan makin luasnya lahan pertanian di provinsi tersebut yang dikonversi menjadi lahan pertambangan. <p style="text-align: justify;"><br />"Kami sangat prihatin atas tingginya alih fungsi (konversi) lahan pertanian tersebut, sebab hal itu sangat berpengaruh terhadap terhambatnya rencana Kaltim menjaga swasembada beras," kata Anggota Komisi II DPRD Kaltim Aji Sofyan Alex di Samarinda, Rabu. <br /><br />Kemudian khusus untuk lahan sawah yang ditanami padi dua kali satu tahun, dari luas yang mencapai 35.913 hektare (ha) pada 2006, namun berdasarkan data pada 2009 berkurang menjadi 25.492 ha. <br /><br />Ini berarti dalam kurun waktu empat tahun, lahan pertanian fungsional berkurang sebanyak 10.421 ha, dengan rincian untuk lahan sawah berkurang 2.478 ha, dan yang 7.943 ha adalah lahan pertanian pangan lainnya. <br /><br />Terkait hal itu, dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan pertemuan dengan Dinas Pertanian Kaltim untuk meminta penjelasan angka riil luas pertanian secara rinci, kemudian daerah mana saja yang mengalami penyusutan atas beralihnya fungsi lahan pertanian tersebut. <br /><br />Sofyan yang juga mantan Kepala Dinas Pertanian Kaltim mengaku, hingga kini belum mendapatkan data pasti dari Dinas Pertanian tentang lahan yang mengalami penyusutan, serta upaya apa saja yang dilakukan oleh Dinas Pertanian untuk menghindari kondisi tersebut. <br /><br />Seluas 13 ribu hektare lahan pertanian setempat sudah dialihfungsikan menjadi lahan pertambangan. <br /><br />Menurutnya, lahan pertanian tidak hanya beralih fungsi menjadi kawasan pertambangan, namun telah banyak petani Kaltim yang terlena dengan iming-iming manis komoditas lain, seperti perkebunan kelapa sawit dan karet. <br /><br />"Sejak dahulu saya sudah ungkapkan, seharusnya lahan pertanian jangan diganggu oleh pembukaan lahan pertambangan dan perkebunan, namun hingga saat ini masih saja terjadi. Kondisi ini yang perlu dipertanyakan," ujarnya. <br /><br />Parahnya lagi, lanjut dia, lahan pertanian yang telah dialihfungsikan tidak diganti dengan membuka lahan yang baru, padahal Pemprov Kaltim telah membuat kebijakan, bahwa lahan pertanian yang telah dialihfungsikan harus diganti dengan membuka lahan produktif baru sebanyak dua kali lipat. <br /><br />Sementara Siti Qomariyah yang juga dari Komisi II mengatakan, untuk melindungi lahan pertanian tidak beralih fungsi, maka Undang-undang Nomor 41 tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan perlu diperkuat dengan penerbitan Peraturan Daerah (Perda). <br /><br />Jika lahan pertanian tidak dilindungi dan membiarkan pertambangan menggeser pertanian, maka produksi padi, palawija, sayur, dan tanaman pangan lainnya suatu saat akan menipis sehingga Kaltim semakin bergantung pangan dari luar daerah.<strong> (das/ant)</strong></p>