DPRD Kapuas Hulu Dukung Provinsi Kapuas Raya

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Agustinus Ding mengatakan sangat mendukung rencana pemekaran provinsi baru di timur Kalbar. <p style="text-align: justify;">"Untuk pemekaran rencana Provinsi Kapuas Raya, kami bersama pemerintah daerah sepenuhnya mendukung sebab itu merupakan kebutuhan masyarakat," kata dia di Putussibau, Kapuas Hulu, Senin.<br /><br /> Hanya saja, kata dia, selama ini proses menuju terbentuknya PKR masih tertunda karena masih dalam proses perlengkapan persyaratan.<br /><br /> "Memang masih ada persyaratan yang belum dilengkapi yakni rekomendasi dari provinsi induk," ungkapnya.<br /><br /> Menurutnya, DPRD Kabupaten Kapuas Hulu bersama dengan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sudah menyampaikan dukungan administrasi melalui memorandum.<br /><br /> "Itu sudah disampaikan kepada Koordinator pemekaran PKR Milton Crosby yang juga Bupati Kabupaten Sintang," tegasnya.<br /><br /> Dirinya juga membantah jika proses PKR selama ini terhalang karena adanya sikap dari Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis yang seolah-olah digambarkan tidak setuju dengan PKR.<br /><br /> "Itu tidak benar, saya orang PDI Perjuangan, dan bukan saya membela Pak Cornelis, itu semua karena adanya kebijakan pusat melalui moratorium pemekaran yang hingga kini belum dicabut," kata dia.<br /><br /> Selaku kader PDI Perjuangan DPC Kabupaten Kapuas Hulu, dirinya menyatakan bahwa sesungguhnya Cornelis sangat mendukung PKR, hanya saja selama ini kewenangan bukan ditangan Pemerintah Provinsi Kalbar melainkan Pusat.<br /><br /> "Artinya jika Pusat memang memutuskan pemekaran di wilayah Indonesia bisa dilanjutkan, tak mungkinlah Gubernur tidak memberikan persyaratan yang belum dikeluarkannya," kata dia.<br /><br /> PKR lanjutnya merupakan kebutuhan seluruh masyarakat yang ada di wilayah Timur Kalbar, namun selama ini isu PKR selalu dikaitkan dengan isu politik, sehingga terkesan saling menyalahkan satu sama lain.<br /><br /> "Ini yang perlu kita luruskan, jangan sampai PKR dijadikan senjata politik yang pada akhirnya membuat resah masyarakat," ucapnya.<br /><br /> Impian masyarakat akan terwujudnya PKR kata dia bukan karena unsur politik melainkan karena kebutuhan dalam meningkatkan kesejahteraan dan mendekatkan pelayanan pemerintah di timur Kalbar. <strong>(phs)</strong></p>