Sejumlah fraksi DPRD Kabupaten Barito Utara (Barut), Kalimantan Tengah (Kalteng) berpendapat ketergantungan anggaran pemerintah daerah setempat terhadap bantuan pemerintah pusat masih tinggi. <p style="text-align: justify;">"Naiknya dana peerimbangan dan pendapatan lain-lain yang sah dari pusat tidak disertai dengan upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD)," kata juru bicara Fraksi pembangunan Rakyat Sejahtera (F-PRS) DPRD Barut) Hj Nurul Ainy di Muara Teweh, Rabu.<br /><br />Pernyataan itu disampaikan saat memberi pendapat akhir fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD-P) tahun 2011.<br /><br />Menurut Nurul, naiknya belanja tidak langsung pada belanja pegawai sebesar Rp41,1 miliar sedapat mungkin meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri di lingkungan pemerintah Kabupaten Barito Utara.<br /><br />Selain itu, penggunaan dana penyesuaian dan otonomi khusus di dinas tertentu haruslah menunjang tinggi atas belanja efesiensi dan efektifitas serta ketaatan kepada hokum dan peraturan serta prinsip kehati-hatian, guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.<br /><br />"Pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal tentunya sudah menjadi komitmen kita bersama untuk dilaksanakan, namun pemanfaatan dan menjadi tanggungjawab Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset harus memberi kontribusi yang signifikan pada PAD," katanya.<br /><br />Menurut politisi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu anggaran pemerintah daerah tidaklah harus defisit, anggaran defisit muncul ketika pemerintah setempat mencanangkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan belanja pemerintah.<br /><br />Namun belanja tidak langsung sebesar 53 persen pada perubahan APBD menjauhkan tujuan anggaran defisit terhadap pertumbuhan ekonomi.<br /><br />"Kami mengajak bersama-sama membuka mata dan hati kita untuk memandang lebih jauh ke depan, apalagi Barut adalah daerah yang kaya dengan sumber daya alam khususnya pertambangan dan perkebunan. Karena itu besar harapan kami, eksekutif membuat kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat," jelas Nurul.<br /><br />Sementara Fraksi Demokrat Kebangsaan Nusantara Sejahtera (F-DKNS) dengan juru bicaranya Hj Mery Rukaini mengatakan agar belanja daerah di dasarkan pada kebutuhan riil serta hindari duplikasi kegiatan pada satua kerja perangkat daerah (SKPD).<br /><br />Dalam melaksanakan kegiatan memprioritaskan kebutuhan yang mendesak untuk orang banyak dan sedapat mungkin menghindari sisa perhitungan anggaran tahun sebelumnya.<br /><br />F-DKNS juga mengharapkan segera dilaksanakan pembahasan APBD tahun 2012 dan mengingatkan pemerintah daerah untuk memperhartikan rekomendasi DPRD terhadap laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan cabang Kalteng tahun 2010.<br /><br />"Pihak eksekutif diminta memperhatikan catatan serta saran-saran yang telah disampaikan oleh fraksi-fraksi dan komisi-komisi DPRD Kabupaten Barito Utara," kata politisi dari Partai Demokrat ini. <strong>(phs/Ant)</strong></p>
