DPRD : Kinerja Tim Pengawas BBM Subsidi Lamban

Kinerja tim pengawas bahan bakar minyak (BBM) subsidi di Kabupaten Kotawaringin Timur, dinilai masih lamban, kata Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten tersebut, Rimbun. <p style="text-align: justify;">"Sejak tim tersebut dibentuk hingga saat ini belum pernah turun ke lapangan untuk melakukan pengawasan terhadap harga BBM yang sudah diatur dalam surat keputusan (SK) Bupati Kotawaringin Timur Nomor 225 Tahun 2011 tentang Harga eceran tertinggi (HET)," kata Ketua Komisi III DPRD Kotawaringin Timur, Rimbun di Sampit, Selasa.<br /><br />Selama ini tidak ada perbedaan harga BBM sebelum SK HET dikeluarkan dengan sesudahnya terutama untuk harga minyak tanah.<br /><br />Pengendalian harga BBM subsidi di Kotawaringin Timur adalah tugas tim pengawas, namun faktanya tim tersebut belum laksanakan tugasnya dengan semestinya.<br /><br />Menurut Rimbun, keberadaan tim pengawas itu tentu saja sangat diperlukan bahkan sangat diharapkan oleh masyarakat Kotawaringin Timur agar harga jual BBM subsidi khususnya minyak tanah yang saat ini sudah benar-benar tidak terkendali dapat segera diatasi.<br /><br />"Berdasarkan pengamatan kami di lapangan, harga BBM subsidi saat ini sangat jauh bedanya dengan harga yang tertulis dalam SK HET. Contohnya untuk wilayah Kecamatan Kota seperti Baamang dan Mentawa Baru Ketapang tertulis harga minyak tanah adalah hanya Rp3.300 per liter, namun kenyataannya dijual jauh lebih tinggi dari HET, yakni Rp9000 per liter," katanya.<br /><br />Situasi sekarang sudah sangat mendesak dan perlu penanganan yang tepat dan cepat dari pemerintah daerah yang dalam hal ini adalah tim pengawas BBM subsidi yang dibentuk oleh Bupati Kotawaringin Timur Supian Hadi.<br /><br />Rimbun mengungkapkan tim pengawas BBM subsidi yang terdiri dari pejabat pemerintahan Kabupaten Kotawaringin Timur itu tidak laksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai orang yang dipercaya oleh bupati.<br /><br />"Kami menilai sikap atau tindakan para pejabat yang masuk dalam daftar tim pengawas BBM subsidi itu telah melecehkan kebijakan bupati, semestinya selaku bawahan mereka harus cepat tanggap melaksanakan perintah pucuk pimpinan mereka apalagi di tengah situasi seperti sekarang ini," katanya.<br /><br />Dirinya berharap kepada tim pengawas BBM subsidi untuk secepatnya bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi) yang diberikan bupati kepada mereka.<br /><br />"Kami ingatkan kepada Bupati Kotawaringin Timur Supian Hadi agar tanggap terhadap perilaku bawahannya yang tidak taat dengan perintahnya," kata dia.<br /><br />Bawahan yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar perlu diberikan teguran dan jangan dibiarkan, sebab hal itu berkaitan dengan wibawa seorang kepala daerah.<br /><br />Terbitnya SK HET memperpanjang daftar permasalahan di daerah tersebut yang lamban penyelesaiannya. <strong>(phs/Ant)</strong></p>