DPRD Kotawaringin Timur Datangi Mabes Polri

oleh

Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, Jhon Krislie mendatangi Mabespolri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyerahkan rekomendasi pencabutan enam IUP eksplorasi tambang yang diduga melanggar undang-undang. <p style="text-align: justify;">"Kami serahkan langsung rekomendasi pencabutan enam izin usaha pertambangan (IUP) eksplorasi ke Mabes Polri dan KPK dengan harapan ada tindak lanjut dan penyelesaian terhadap pelanggaran tersebut," kata Ketua DPRD Kotawaringin Timur, Jhos Krislie di Sampit, Rabu.<br /><br />Selain ke Mabes Polri dan KPK rekomendasi juga diserahkan kepada Ketua Mahkamah Agung RI (MA), Kejaksaan Agung RI (Kejagung), Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI (ESDM), Direktur Jenderal Mineral dan Batubara RI (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM.<br /><br />Rekomendasi juga disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), DPRD provinsi Kalteng, Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Kalteng, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalteng, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi provinsi Kalteng, Kepolisian Resor (Polres) Kotawaringin Timur dan Kejaksaan Negeri Sampit.<br /><br />Keenam IUP pertambangan baru yang ditandatangani Bupati Kotawaringin Timur, Supian Hadi telah menyalahi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PPRI) Nomor 23 Tahun 2010 tanggal 1 Februari 2010, tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu bara (Minerba).<br /><br />Penerbiban keenam IUP pertambangan baru di Kotawaringin Timur dilakukan setelah masa tiga bulan dari ditetapkannya PPRI Nomor 23 Tahun 2010 dan penerbitan IUP ekplorasi tersebut setelah tanggal 30 April 2010.<br /><br />Menurut Krislie, permohonan kuasa pertambangan yang diterima Bupati Kotawaringin Timur suharusnya sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan Minerba dan telah mendapatkan pencadangan wilayah dari bupati.<br /><br />Pemerintah daerah juga harus segera melakukan verifikasi terhadap IUP di Kotawaringin Timur yang diduga tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<br /><br />"Keenam IUP eksplorasi baru yang ditandatangani Bupati Kotawaringin Timur Supian Hadi dan harus segera dicabut yang meliputi PT Bily Indonesia dengan luas wilayah 1.261 hektare, komoditas bauksit masa berlaku 15 Desember 2010 hingga 15 Desember 2013 lokasi tambang Desa Parenggean, Bejarau, Kecamatan Parenggean Kotawaringin Timur," katanya.<br /><br />Izin baru kedua untuk eksplorasi bauksit milik PT Sakti Rahayu Indah luas wilayah 2.721 hektare masa berlaku izin dari 27 Desember 2010 hingga 27 Desember 2013 lokasi di Desa Santilik dan Santiung, Kecamatan Mentaya Hulu.<br /><br />PT Tujuh Saudara luas wilayah 3.152 hektare untuk eksplorasi batu bara, izin berlaku mulai dari 27 Desember 2010 hingga 27 Desember 2013 lokasi tambang di Desa Pematang, tangkarubah, Santilik, Santiung Kecamatan Mentaya Hulu.<br /><br />Kemudian izin milik PT Berkat Karya Bersama Mining luas wilayah 718 hektare eksplorasi tambang bijih besi izin berlaku dari 13 April 2011 hingga 13 April 2013, lokasi tambang di Desa Sebangau Kecamatan Parenggean.<br /><br />Demikian pula izin miliki PT Mustika Indah Usindo luas wilayah 143 hektare eksplorasi bijih besi izin berlaku mulai dari 13 April 2011 hingga 13 April 2013, lokasi tambang di Desa bukit Indah Kecamatan Antang Kalang, Kotawaringin Timur.<br /><br />Untuk izin yang keenam adalah milik PT Frarora Mining luas wilayah 1.200 hektare, eksplorasi bijih besi izin berlaku mulai dari 19 April 2011 hingga 19 April 2013, lokasi tambang Desa Buana Mustika dan Sebangau, Kecamatan Parenggean. <strong>(phs/Ant)</strong></p>