DPRD Kotawaringin Timur Sesalkan Sekolah Melakukan Pungutan

oleh

Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah menyesalkan pihak sekolah yang melakukan pungutan biaya pada saat penerimaan peserta didik baru. <p style="text-align: justify;">"Belum lama ini kami menerima keluhan dari orangtua siswa yang menyebutkan ada sekolah yang melakukan pungutan pada saat penerimaan peserta didik baru (PPDB)," kata Anggota Komisi I DPRD Kotawaringin Timur, Ririn Rosiana, di Sampit, Kamis.<br /><br />Pungutan pihak sekolah tersebut ada yang diberi nama sumbangan sukarela dan uang pembangunan.<br /><br />Praktik pungutan itu sebetulnya sangat bertentangan dengan program pendidikan gratis yang di serukan pemerintah daerah kepada masyarakat dan anehnya terjadi setiap tahun pada saat PPDB.<br /><br />Dengan adanya pungutan atau sumbangan uang yang diminta pihak sekolah itu secara langsung telah mencederai program pendidikan gratis.<br /><br />Menurut Ririn, peranan dinas terkait dalam hal ini Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (Disdikpora) sangatlah penting dalam mengkoordinir unit-unit sekolah, terutama sekolah dasar agar benar-benar mengerti sasaran program pendidikan gratis yang sebenarnya.<br /><br />Pemerintah daerah harus menjelaskan secara rinci apa saja yang tetap dibayar oleh orang tua siswa pada saat PPDB dan apa saja yang tidak sehingga program pendidikan gratis jangan hanya jadi seruan semata.<br /><br />"Selama ini pihak sekolah selalu beralasan bahwa pungutan yang terjadi adalah sudah berdasarkan kesepakatan orang tua siswa yang diwakilkan kepada komite sekolah," katanya.<br /><br />Selama ini setiap ada pungutan pihak sekolah selalu berlindung dan mengatasnamakan kesepakatan komite sekolah.<br /><br />Meski telah menjadi kesepakatan kenyataannya di luar dari itu masih banyak para orangtua siswa yang mengeluhkan mahalnya biaya masuk sekolah, bahkan cenderung meningkat nilainya setiap tahun penerimaan.<br /><br />"Seharusnya para pengurus komite hendaknya berasal dari kalangan orangtua siswa yang tidak mampu jadi penentuan biaya masuk sekolah terutama sekolah negeri bisa ditentukan biaya minimalnya," katanya.<br /><br />Kondisi yang ada sekarang ini sangat berbeda, para ketua dan pengurus komite sekolah kebanyakan diambil dari kalangan orangtua siswa yang mampu, dan memiliki jabatan di profesi masing-masing. Sehingga ketika menentukan biaya penerimaan, tidak jarang malah berdasarkan standar kemampuan mereka tanpa mengakomodir kemampuan mayoritas orangtua siswa.<br /><br />"Pemerintah daerah harus meninjau kembali kebijakan yang diambil pihak sekolah, karena sudah jadi rahasia umum biaya pendidikan atau ekstrakurikuler di sekolah negeri tersebut ternyata lebih mahal dari pada sekolah yang dikelola oleh swasta," ungkapnya. <strong>(das/ant)</strong></p>