DPRD Kotawaringin Timur Tunda Pengesahan APBD 2013

oleh

DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, menunda pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2013. <p style="text-align: justify;">"Penundaan pengesahan APBD 2013 Kabupaten Kotim kami lakukan karena kehadiran anggota dewan tidak memenuhi kuorum, dari 34 orang anggota dewan, yang hadir hanya 19 orang dan yang tidak hadir sebanyak 15 orang," kata Ketua DPRD Kabupaten Kotim, Jhon Krisli di Sampit, Jumat.<br /><br />Sesuai ketentuan dan tata tertib, pengesahan APBD minimal harus dihadiri oleh 23 orang dari jumlah anggota dewan yang ada di DPRD.<br /><br />Sebelum dilakukan penundaan pengesahan, rapat paripurna dengan agenda pengesahan APBD 2013 telah di skor selama 30 menit, namun hingga batas waktu yang telah ditetapkan berakhir kehadiran anggota DPRD Kabupaten Kotim tetap tidak memenuhi kuorum, akhir atas kesepakatan anggota dewan yang hadir pimpinan rapat memutuskan untuk membatalkan rapat paripurna tersebut.<br /><br />Rapat paripurna pengesahan APBD 2013 rencananya akan dilakukan pada Jumat (30/11) malam pukul 19.00 WIB, diperkirakan kehadiran anggota dewan akan memenuhi kuorum, sebab mereka yang bertugas keluar kota telah tiba di Sampit.<br /><br />Dari 34 orang anggota DPRD Kabupaten Kotim, 15 orang yang tidak hadir dalam rapat paripurna pengesahan APBD tersebut adalah, Otjim Supriatna, Aridewar, Iswanur, Dadang H Syamsu, Ngatiman, Dirham, Parimus, Kodratullah Fahlefi, Ronal Abidin, Dewin Marang, Supriadi MT, Rahman Aseri dan Muhammad Fauzi.<br /><br />Menurut Jhon, anggota dewan yang tidak hadir karena sebagian melakukan dinas keluar kota dan tujuh orang dari komisi III sedang melaksanakan bimbingan teknik.<br /><br />"Jika hingga pukul 19.00 WIB kehadiran anggota dewan masih tetap tidak memenuhi kuorum juga maka pengesahan APBD 2013 tidak lagi dengan menggunakan berdasarkan kehadiran anggota, melainkan atas kesepakatan atau persetujuan fraksi, sebab sebelumnya pada pembahasan seluruh fraksi yang ada di DPRD telah menyetujui APBD 2013 untuk disahkan," katanya.<br /><br />Sementara Bupati Kotim Supian Hadi mengatakan, penundaan pengesahan APBD merupakan untuk pertama kalinya terjadi di Kabupaten Kotim, untuk itu bisa dikatakan sebagai sejarah baru.<br /><br />"Pengamatan kami DPRD Kabupaten Kotim tidak salah dengan penundaan pengesahan APBD tersebut dan semua itu terjadi karena kehadiran anggota dewan tidak memenuhi kuorum dan kebijakan yang diambil Ketua DPRD dengan menunda pengesahan APBD merupakan untuk menjalankan tata tertib atau aturan yang berlaku," ungkapnya.<br /><br />Bagi pihak eksekutif sendiri pembatalan pengesahan APBD 2013 tidak ada masalah dan tetap sejalan serta sepahaman dengan DPRD.<br /><br />Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 37 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2013, Jumat (30/11) merupakan batas akhir pengesahan APBD.<br /><br />"Sebelum pukul 00.00 WIB harus ada keputusan dan APBD 2013 Kabupaten Kotim harus sudah disahkan," katanya.<br /><br />Sementara sebelumnya APBD 2013 Kabupaten telah disepakati dengan pagu sebesar Rp1,066 triliun, rencana belanja sebesar Rp1,106 triliun dengan defisit sebesar Rp39 miliar atau 3,7 persen.<br /><br />Sebelumnya, RAPBD Kabupaten Kotim tahun 2013 untuk pendapatan adalah sebesar Rp889 miliar sedangkan rencana belanja adalah sebesar Rp924 miliar (defisit Rp34 miliar).<br /><br />Rencana APBD tersebut berubah setelah mendapat dana tambahan dari pemerintah pusat sebesar Rp177,56 miliar lebih. <strong>(das/ant)</strong></p>