Pihak DPRD Kutai Timur (Kutim) menyoroti dua proyek pembangunan jalan di kawasan pesisir, Kecamatan Sandaran karena kontraktor belum melakukan serah terima proyek serta kegiatan yang terhambat meskipun dana sudah terealisasi 70 persen. <p style="text-align: justify;">"Proyek bermasalah itu untuk membangun infrastruktur di kawasan pesisir, masing-masing senilai Rp10 miliar dan Rp600 juta," kata anggota Komisi III DPRD Kutai Timur Kalimantan Timur, Alfian Aswad, di Sangata, Selasa.<br /><br />Politisi dari Partai Demokrat DPRD Kutai Timur menejelaskan bahwa proyek pertama akan menghubungkan desa Rimbah Hijau- desa Takat dengan anggaran sebesar Rp600 miliar. Namun sekarang kontraktornya sudah meninggalkan pekerjaan "Belum ada serah terima kepada pemerintah daerah, perusahaan itu masih harus melakukan perawatan, namun sudah pergi. Justru perawatan itu dilakukan oleh salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit di sandaran," katanya.<br /><br />Sedangkan satu proyek lain adalah yang akan menghubungkan di Desa Rimbah Hijau- Takat, dengan anggaran Rp10 miliar juga sudah terhenti. Perusahaan baru mengerjakan 70 persen dari nilai kontrak, begitu juga pembayarannya sudah dibayar 70 persen "Masih ada 30 persen lagi sisa pekerjaannya, begitu juga anggarannya masih tersisa 30 persen, namun sudah ditinggalkan, dan ini sangat merugikan," ujarnya.<br /><br />Terkait masalah dua perusahaan itu, Alfian Aswat mengatakan akan meninjau langsung kedua proyek itu, saat DPRD melakukan reses nanti, untuk menindak lanjuti laporan warga pesisir DPRD menilai kedua perusahaan kontraktor itu tidak bertanggung jawab melaksanakan pekerjaannya, dan meminta Pemkab Kutai Timur meninjau setiap perusahaan yang tidak mampu melaksanakan pekerjaannya sesuai kontrak.<br /><br />"Itu perlu dilakukan atau bahkan black list saja kalau ada perusahaan nakal karena akan merugikan rakyat," katanya.<br /><br />Hal itu dikatakan Alfian Aswat, yang juga Ketua DPC Partai Demokrat Kutim, kepada para wartawan, sebelum mengikuti acara mendengarkan pidato kenegaraan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, dalam rangka memperingati HUT RI Ke 66 di lantai 2 gedun serba guna, bukit pelangi, Sangata, Selasa (16/8) Dikatakan, keinginan masyarakat pesisiri khususnya masyarakat desa ?desa tersebut, untuk segera memiliki akses jalan darat sangat besar, mengingat selama bertahun-tahun hanya menggunakan transportasi laut jika ingin ke sangkulirang, atau ke kaliorang dan ke Sangata. Begitu juga sebaliknya.<br /><br />Menggunakan transportasi laut seperti kapal, speadboat, atau perahu, resikonya sangat tinggi, jika musim gelombang. Bahkan tidak jarang kalau lagi apes, bisa perahu diseret gelombang besar bahkan terbalik Jika nantinya ditemukan masalah, DPRD akan memanggil dinas pekerjaan umum Kutai Timur dan kontraktor untuk memberikan penjelasan masalahnya sehingga proyek itu terhenti. <strong>(das/ant)</strong></p>