DPRD Mediasi Sengketa Lahan Indominco Dengan Petani

oleh
oleh

Komisi I DPRD Kalimantan Timur memediasi sengketa lahan antara perusahaan tambang batu bara PT Indominco Mandiri dengan Kelompok Tani Maju Bersama Karya, Kutai Kartanegara, dengan mempertemukan perwakilan kedua belah pihak. <p style="text-align: justify;">Ketua Komisi I DPRD Kaltim Josef di Samarinda, Selasa, menyatakan mediasi melalui pertemuan di Kantor PT Indominco Mandiri di Jalan Poros Samarinda-Bontang menyepakati bahwa kedua pihak yang bertikai sepakat membuat komitmen.<br /><br />Perusahaan tambang Indominco berjanji tidak akan mengganggu lahan yang bukan merupakan wilayah izin konsesi pertambangan, khususnya lahan yang dikelola kelompok tani tersebut.<br /><br />Demikian sebaliknya, Kelompok Tani Maju Bersama Karya meminta perusahaan berkomitmen dengan kesepakatan tersebut.<br /><br />"Kami juga minta kepada perusahaan untuk jangan memperluas areal pertambangannya hingga ke lahan yang dikelola kelompok tani. Laporkan kembali kepada Komisi I jika perusahaan menambang pada areal di luar wilayah yang dikelola kelompok tani," kata Josef.<br /><br />Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim Muharram menambahkan Dewan tidak memiliki hak untuk melakukan eksekusi terkait apa yang menjadi kesepakatan kedua belah pihak.<br /><br />"Artinya, kita berupaya mencarikan titik temu agar kedua belah pihak tidak saling dirugikan. Namun, jika keduanya tetap bersikeras maka jalan yang bisa ditempuh adalah jalur hukum," kata Muharram.<br /><br />Pertemuan yang dilakukan di kantor PT Indominco Mandiri pada Senin (16/2), difasilitasi Vice President PT Indominco Mandiri HM Nasution dan juga wakil kelompok tani yang menghadirkan juru bicaranya Okky Ginting.<br /><br />Kelompok tani ini melaporkan kepada Komisi I DPRD Kaltim soal lahan 600 hektare yang mereka kelola hanya tersisa 25 hektare setelah digusur PT Indominco Mandiri untuk aktivitas pertambangan.<br /><br />Tuntutan atas tergusurnya areal lahan kelompok tani tersebut dirincikan dengan tuntutan ganti rugi yang ditujukan kepada PT Indominco Mandiri sebesar Rp371 miliar untuk ganti rugi 300 hektare dan Rp12 miliar untuk ganti rugi tanam tumbuh 10 hektare.<br /><br />HM Nasution menanggapi bahwa batas-batas kuasa pertambangan yang dimilik oleh PT Indominco Mandiri telah didapat dari Kementerian Kehutanan dan areal yang diluar izin tidak dilakukan aktivitas pertambangan.<br /><br />"Kami meminta kepada kelompok tani untuk menyampaikan data yang sejujur-sejujurnya agar jangan sampai dewan pun salah mengambil keputusan, karena kesalahan data misalnya ternyata areal yang dimaksud tidak masuk dalam kuasa pertambangan PT Indominco," ujarnya. (das/ant)</p>