Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Melawi tahun 2017 dipastikan terlambat. <p style="text-align: justify;">Badan Musyawarah DPRD Melawi baru menjadwalkan ketuk palu justru pada 19 Januari mendatang.<br />Ketua DPRD Melawi, Abang Tajudin menerangkan kesepakatan ini sudah dibahas dalam rapat badan musyawarah (banmus) DPRD. Dari jadwal ini diketahui APBD Melawi gagal diketuk palu sebelum berakhirnya tahun 2016 ini.<br /><br />“Kita menjadwalkan ketuk palu APBD Melawi pada 19 Januari bila mengikuti jadwal. Karena pembahasan RKA (rencana kerja anggaran) setiap SKPD baru dimulai kembali setelah berakhirnya tahun baru 2017,” terangnya, baru-baru ini.<br /><br />DPRD, lanjut Tajudin sebenarnya juga berharap APBD bisa diketuk palu tepat waktu sebelum berakhirnya tahun anggaran 2016. Bahkan, ia berharap sebelum natal sudah selesai dibahas.<br /><br />“Hanya kita kan tidak ingin membahas anggaran ini asal-asalan. Artinya setiap SKPD kita benar-benar perhatikan belanja dan program yang dibuat. Jangan sekedar kopi paste, atau banyak belanja yang tidak sesuai dengan prioritas,” tegasnya.<br /><br />RAPBD 2017, lanjut Tajudin sendiri baru benar-benar mulai dibahas pada pertengahan Desember. Dengan adanya perubahan SKPD, pembahasan memang tak bisa dilakukan secepat mungkin. Apalagi banyak pembahasan ini terbentur dengan perayaan natal dan tahun baru.<br /><br />“Tanggal 19 Januari juga masih perkiraan. Karena bisa jadi nanti akan molor lagi mengingat pembahasan tergantung di setiap SKPD masing-masing. Tapi kita harapkan tak ada lagi perubahan, atau mundur dari tanggal tersebut,” katanya.<br /><br />Tajudin juga mengajak media untuk ikut memantau langsung proses pembahasan RKA atau rapat anggaran di DPRD. Hal ini agar media bisa mengetahui jalanya rapat serta proses pembahasan anggaran antara DPRD dan Pemkab Melawi.<br /><br />“Masyarakat juga biar memahami bahwa pembahasan APBD ini tak asal ketuk palu. Peran DPRD bukan cuma menyisir anggaran, tapi juga memastikan bahwa anggaran yang dibahas benar-benar berpihak pada masyarakat,” pungkasnya. (KN)</p>
