DPRD Minta Bupati Segera Isi Jabatan Kosong

oleh

Kekosongan sejumpah posisi jabatan eselon II di Sintang kembali di soroti oleh pihak legislatif. Selain meminta agar bupati segera melakukan pengisian posisi yang kosong tersebut, pihak legislatif juga meminta agar pejabat yang statusnya pelaksana tugas (Plt) juga segera di definitifkan. <p style="text-align: justify;">“Apalagi persoalanya, kalau memang memenuhi syarat baik secara golongan maupun kepangkatan sebaiknya langsung saj diangkat. Kemudian yang statusnya Plt, terlalu lama sampai bertahun-tahun juga tidak bagus. Menimbulkan pertanyaan dimasyarakat dan bisa menjadi polemik,”ungkap ketua komisi I DPRD Sintang Ginidie saat ditemui di kantor DPRD Sintang Jumat (7/12/2012). <br /><br />Ia pun menyarankan agar bupati tidak ragu dalam menentukan siapa yang memang dinilai layak dan memenuhi syarat untuk ditempatkan sebagai stafnya di SKPD dalam menjalankan  program-programnya. Ia berjanji bahwa pihaknya (komisi I-red) akan mendukung kebijakan bupati untuk mengisi jabatan eselon yang kosong maupun mendefinitifkan yang berstatus Plt, asal memang sesuai dengan ketentuan yang ada. <br /><br />Disinggung tentang perlunya persetujuan dari pemerintah provinsi untuk menentukan pejabat eselon II di SKPD atau mendefinitifkan pejabat dengan status Plt, legislator PKPB ini mengatakan bahwa sebaiknya gubernur tidak memberikan intervensi kepada pemerintah kabupaten dalam menjalankan roda pemerintahan. <br /><br />Termasuk kepada bupati dalma hal menentukan siapa yang akan menjadi stafnya dalam mensukseskan program yang ada.<br /><br /> “Menurut saya, gubernur jangan terlalu intervensi kepada pemerintah kabupaten karena yang tahu siapa yang bisa bekerja sama dengan bupati adalah Bupati itu sendiri. Jangan ada politisasi penempatan pejabat, apalagi yang berhubungan dengan pelayanan kepada masyarakat,”pungkasnya. <strong>(ast)</strong></p>