DPRD Minta Investor Sawit Sediakan Lahan Plasma

oleh

Komisi B DPRD Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, meminta perusahaan perkebunan sawit PT Multi Persada Gatra Megah di Kecamatan Teweh Tengah dan Lahei menyediakan lahan perkebunan plasma bagi masyarakat setempat. <p style="text-align: justify;">"Penyediaan lahan minimal 20 persen dari luas areal untuk masyarakat di sekitar lahan perkebunan ini merupakan kewajiban bagi investor sesuai peraturan yang berlaku," kata Ketua Komisi B DPRD Barito Utara, Anderiansyah pada rapat kerja dengan warga dan perusahaan di Muara Teweh, Kamis.<br /><br />Menurut Anderiansyah, penyediaan lahan plasma itu merupakan kewajiban perusahaan dalam menanamkan investasinya sebagaimana Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pedoman Izin Usaha Perkebunan (IUP) serta Peraturan Daerah (Perda) No 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan.<br /><br />PT MPGM, kata dia, wajib memprioritaskan perkebunan kemitraan dengan gabungan kelompok tani (Gapoktan) Pamelum Bantai Rahayu (Desa Sei Rahayu II) dan koperasi unit desa (KUD) Mangkaot Raya (Desa Pendreh/ Kelompok Tani Karya Suatu) yang pembagiannya disesuaikan dengan wilayah desa bersangkutan.<br /><br />"Lahan untuk warga ini sudah menjadi kewajiban bagi perusahaan dalam menjalankan investasinya menyediakan lahan bagi warga sebagaimana Permentan dan Perda Barut yang paling lambat 2 tahun sejak diterbitkannya Perda itu," kata Anderiansyah yang juga politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.<br /><br />Dia mengatakan, untuk merealisasikan semua itu sebagaiama dalam dua point dalam kesepakatan itu, perusahaan, Gapoktan, KUD Mangkaot Raya sesegera mungkin menyampaikan data-data pendukung guna kelengkapan administrasi kepada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Barito Utara untuk ditindak lanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<br /><br />"perusahaan diminta proaktif bukan hanya menyediakan lahan perkebunan kemitraan saja bagi masyarakat, akan tetapi juga pembinaan atau kemitraan disektor-sektor lain yang dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar pada kawasan perkebunan perusahaan," katanya.<br /><br />Sementara anggota Komisi B DPRD Barito Utara lainnya, Erline mengatakan DPRD sudah beberapa kali mengingatkan kepada perusahaan agar pola ini segera diterapkan kepada masyarakat, bahkan sampai turun lapangan untuk melihat keadaan perusahaan dalam menggarap lahan.<br /><br />"Akan tetapi hingga sekarang perusahaan tidak bisa menunjukkan data luasan lahan yang sudah digarap dan terkesan tertutup mengenai kegiatan di lapangan. Dengan tidak memberikan data tersebut seolah-olah perusahaan dalam permasalahan tertutama pembukaan lahan masih bermasalah," kata Erline politisi dari Partai Golkar ini.<br /><br />Kepala Desa Pendreh Kecamatan Teweh Tengah, Ating, mengatakan hingga sekarang PT MPGM yang bergerak dibidang perkebunan sawit masih belum memenuhi keinginan masyarakat dalam pengelolaan lahan mereka.<br /><br />Bahkan dalam pengelolaan tersebut hingga beberapa tahun sampai sekarang masih belum terealisasi yang diinginkan masyarakat di tiga desa di mana perusahaan ini beroperasi dengan pola kebun kemitraan.<br /><br />"Sejak diambil alih oleh perusahaan ini (PT MPGM) beberapa tahun lalu hingga kini masih belum ada kejelasan mengenai hak masyarakat, itulah yang kami tanyakan," kata Ating.<br /><br />Seorang pejabat Dinas Kehutanan dan Perkebunan Barito Utara, Budi Santoso pada saat rapat tersebut mengatakan, sekarang perusahaan mempunyai hak guna usaha (HGU) kurang lebih 9.278 hektare.<br /><br />Namun hingga sekarang yang sudah ditanami di lahan itu sekitar 4.116 hektare karena masih terkendala izin kawasan hutan, sehingga perusahaan belum bisa menggarap sesuai perizinan yang diberikan.<br /><br />"Dalam pola kemitraan yang diinginkan masyarakat bukan berada pada areal tersebut melainkan harus terpisah, ini sudah sesuai dengan ketentuan, bahkan masyarakat harus menyediakan lahan sendiri untuk kemitraan," katanya. <strong>(phs/Ant)</strong></p>