DPRD Minta Pemerintah Tegas Tangani BBM Bersubsudi

oleh

DPRD Kalimantan Selatan meminta pemerintah menangani dengan tegas masalah penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, agar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat. <p style="text-align: justify;">Permintaan tersebut dari Wakil Ketua DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) H Riswandi, seperti diungkapkannya di Banjarmasin, Senin, berkenaan rencana penerapan sehari tanpa BBM bersubsidi di Indonesia.<br /><br />"Ketidaktegasan dalam penyediaan dan penyaluran BBM bersubsidi seperti selama ini, lebih banyak menimbul dampak negatif dan gejolak di masyarakat," ujar anggota DPRD Kalsel dua periode itu.<br /><br />"Terlebih lagi sebuah rencana kebijakan diberitahukan lebih, dan ternyata urung atau tertunda. Hal itu dapat mengundang keresahan masyarakat," lanjutnya menjawab ANTARA Kalsel.<br /><br />Mengenai rencana penerapan sehari tanpa BBM bersubsidi, politisi senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut, menyatakan, tak berkeberatan, hal itu merupakan sebuah kebijakan yang matang.<br /><br />"Silakan mau menerapkan Indonesia sehari tanpa BBM bersubsidi, yang sudah barang tentu diketahui dampak-dampak negatif yang bakal muncul, serta langkah antisipasi," tandasnya.<br /><br />"Kita tak punya kewenangan untuk melarang kebijakan pemerintah tersebut. Hanya saja dalam membuat kebijakan hendaknya dikaji berulang-ulang, dengan seksama, sehingga tujan baik, ternyata membuat masalah baru," demikian Riswandi.<br /><br />Pada kesempatan terpisah, Ketua Himpunan Swasta Nasional Minyak dan Gas (Hiwana Migas) Kalsel H Addy Chairuddin Hanafiah, berpendapat, kebijakan sehari tanpa BBM bersubsidi di Indonesia, bukan sebuah penyelesaian masalah terkait kebutuhan jenis energi tersebut.<br /><br />Oleh karena itu, mantan anggota DPRD Kalsel tersebut kurang sependapat terhadap rencana kebijakan tanpa BBM bersubsidi di Indonesia, sebab bisa menimbulkan kejolak masyarakat.<br /><br />"Namun sebagai operator pelayanan di lapangan melalui Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU), kami dari jajaran Hiswana Migas, pada prinsipnya siap melaksanakan kebijakan pemerintah terkait masalah BBM," tandasnya.<br /><br />"Tapi terlepas dari kedudukan kami sebagai pengusaha, yang notabine mencari untung. Kami berharap rencana sehari tanpa BBM bersubsidi tersebut dibatalkan saja, bukan cuma sekedar ditunda pelaksanaannya," demikian Addy. <strong>(phs/Ant)</strong></p>