DPRD Minta Pengelolaan Hutan Diserahkan Kabupaten

oleh

Sejumlah anggota DPRD Kaltim yang tergabung dalam Panitia Khusus (Pansus) Evaluasi Kinerja Perusda/BUMD meminta Pemprov Kaltim menyerahkan pengelolaan kehutanan ke kabupaten seperti yang terjadi di Berau. <p style="text-align: justify;">"Selama ini masalah kehutanan yang ada di Kabupaten Berau masih ditangani Pemprov Kaltim melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Kehutanan, sehingga koordiansinya terlalu panjang," ujar Wakil Ketua Pansus Evaluasi Kinerja Perusda/BUMD DPRD Kaltim Syaparudin di Samarinda, Jumat.<br /><br />Untuk itu, DPRD Kaltim mendukung keinginan Pemkab Berau agar pengelolaan hutan di wilayah mereka diserahkan kepada Pemkab setempat, seperti kabupaten lainnya di Kaltim yang tidak lagi ditangani UPTD.<br /><br />"Kami minta Pemprov segera melepas sebab kami dukung keinginan Pemkab Berau, pasalnay berdasarkan aturan yang berlaku memang seperti itu," ujarnya.<br /><br />Masalah kehutanan lanjut dia, sudah seharusnya menjadi kewenangan kabupaten masing-masing. Untuk itu, UPTD Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim tidak usah lagi ikut menangani, pasalnya kasihan kalau Pemkab Berau hanya jadi penonton.<br /><br />Pansus dengan yang diketuai Andi Harun, kemudian Wakil Ketua Syaparudin dan anggota terdiri dari Zaenal Haq, Hatta Zainal, Datu Yaser Arafat, Yefta Berto dan Windy Imelda ini, sebelumnya menggelar pertemuan dengan Bupati Berau Makmur HAPK.<br /><br />Selain dengan bupati, pertemuan juga dihadiri Wakil Bupati Berau Ahmad Rifai, Sekkab Ibnu Sina Asyari, Dinas Kehutanan Berau, Dirut PT Hutan Sanggam Labanan Lestari, Ketua Koperasi Mufakat Biduk Biduk dan Sub Kontraktor PT Deasy Timber.<br /><br />Pansus lanjutnya, sangat memahami keluhan Pemkab Berau. Justru karena hutan di Berau masih bagus, semestinya pengelolaannya diserahkan kepada Pemkab setempat, agar mereka bisa bertanggung jawab menjaga kelestariannya.<br /><br />Menyangkut penerimaan Perusda Kehutanan Silva Kaltim Sejahtera, dari hasil kerjasama dengan PT Hutan Sanggam Labanan Lestari, menurut Syaparudin, Pansus menilainya masih terlalu kecil, kendati sekarang mencapai Rp300-Rp400 juta per tahun.<br /><br />Pansus juga akan memperjuangkan agar saham Perusda Silva Kaltim Sejahtera pada kerjasama dengan PT Hutan Sanggam Labanan Lestari bisa dinaikkan dari 20 persen menjadi 30 persen, agar deviden yang diperoleh juga bisa meningkat.<br /><br />Menurut Syapar, terkait arus jual beli kayu, Pansus menduga masih terjadi monopoli pembelian dan penjualan kayu oleh oknum pengusaha tertentu, yakni dengan harga beli kayu yang nilainya lebih rendah dibanding harga pasar. Namun dugaan ini masih didalami Pansus.<strong> (phs/Ant)</strong></p>