Pimpinan fraksi-fraksi DPRD Kalimantan Selatan, meminta penundaan uji coba penggunaan "Smart Card" (kartu pintar) pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU) di wilayah ini. <p style="text-align: justify;">"Pasalnya, walau bersifat uji coba, tetap perlu persiapan-persiapan," ujar Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kalsel, H Puar Junaidi, usai rapat bersama pimpinan fraksi-fraksi di lembaga legislatif tingkat provinsi itu, di Banjarmasin, Rabu.<br /><br />"Persiapan-persiapan dimaksud, baik yang berkaitan masalah teknis maupun hal-hal lain agar tidak menimbulkan permasalahan baru," lanjut mantan Ketua Komisi A (kini Komisi I) bidang hukum dan pemerintahan DPRD Kalsel tersebut.<br /><br />Anggota DPRD Kalsel dua periode dari Partai Golkar itu memaklumi maksud dan tujuan pemberlakukan Smart Card tersebut, yaitu sebagai salah upaya pengawasan atau kontrol terhadap pemakaian BBM bersubsidi, yang penyalurannya lewat SPBU.<br /><br />Menurut Ketua Komisi III bidang pembangunan dan infrastruktur DPRD Kalsel itu, maksud dan tujuan pemberlakukan Smart Card tersebut baik, tapi dalam pelaksanaan belum tentu sebaik apa yang diharapkan, jika tanpa persiapan-persiapan yang matang.<br /><br />Sebagai contoh pelaksanaan Smart Card serupa di Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dan Denpasar Bali, beberapa tahun lalu, tidak sukses, ungkap Ketua Komisi III DPRD Kalsel yang juga membidangi pertambangan dan energi (termasuk BBM) itu.<br /><br />"Apakah ketidaksuksesan di Batam dan Bali itu mau diulang lagi di Kalsel, karena penggunaan Smart Card tersebut yang terkesan buru-buru, tanpa memperhitungkan faktor-faktor penunjang lain," lanjutnya.<br /><br />Karena itu, dalam kaitan Smart Card BBM tersebut, Komisi III DPRD Kalsel akan menggelar pertemuan bersama pihak Pertamina, Dinas Pendapatan Daerah, Biro Ekonomi Setdaprov serta Himpunan Swasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas).<br /><br />"Pertemuan tersebut, untuk membicarakan sejauhmana kemungkinan pelaksanaan Smart Card BBM sebagaimana dimaksud Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan saat berkunjung ke Banjarmasin, 7 Mei lalu," demikian Puar.<br /><br />Sementara itu, Rakhmat Nopliardy, anggota Komisi III DPRD Kalsel dari Partai Amanat Nasional (PAN), berharap, jangan sampai penggunaan kartu pintar (Smart Card) tersebut justru tidak pintar.<br /><br />"Kan tidak pintar namanya, kalau penggunaan kartu pintar yang semestinya untuk menyelesaikan masalah, justru menimbulkan permasalahan baru," lanjut wakil rakyat dari PAN yang menyandang gelar S1 dan S2 ilmu hukum itu.<br /><br />"Sebab untuk memberlakukan Smart Card yang kelihatannya simpel, tidak semudah membalik telapak tangan, perlu persiapan-persiapan seperti jaminan keterseidaan tenaga listrik," demikian Rakhmat. <strong>(phs/Ant)</strong></p>
