DPRD Minta SKPD Susun Program Sesuai Kebutuhan

oleh

DPRD Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, meminta setiap satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dalam menyusun program dapat menyesuaikan dengan kebutuhan, dana dan waktu. <p style="text-align: justify;">Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kotabaru, Suriah, Jumat mengatakan, susunlah perencanaan sesuai dengan aspirasi masyarakat sehingga pembangunan yang terlaksana menjadi tepat guna dan bermanfaat.<br /><br />Penegasan tersebut menurut dia karena dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kotabaru H Irhami Ridjani, realisasi pembangunan APBD 2013 hanya terserap sebesar Rp1,085 triliun atau sekitar 74,52 persen lebih dari total APBD Rp1,455 triliun lebih.<br /><br />Dari realisasi itu lanjut Suriah, Rp311,066 miliar lebih atau sekitar 49,93 persen yang digunakan untuk belanja modal, karena sebagian besar merupakan belanja tidak langsung seperti untuk gaji pegawai dan lain-lain.<br /><br />Artinya banyak program yang sudah dianggarkan oleh eksekutif melalui SKPD-SKPD terkait, namun kenyataannya belum bahkan tidak bisa dituntaskan, sehingga hampir 25,48 persen anggaran yang disiapkan tidak terserap untuk pembangunan daerah Kotabaru tercinta ini.<br /><br />Oleh sebab itu merupakan hal yang sangat beralasan, jika para wakil rakyat mengingatkan kepada eksekutif sebagai mitra kerja legislatif, tentunya melalui SKPD yang ada agar dalam penyusunan program tidak terlalu memaksakan.<br /><br />"Penting dievaluasi dalam penyusunan program hendaknya mempertimbangkan waktu, pendanaan dan memungkinkan atau tidaknya program tersbet bisa dikerjakan sesuai dengan schedule/jadwal yang ditentukan,” ujarnya.<br /><br />Diberitakan sebelumnya, Bupati Kotabaru H Irhami Ridjani menjelaskan belum tercapaianya target tersebut dikarenakan masih ada beberapa kegiatan yang belum dapat atau tidak terselesaikan disebabkan adanya beberapa kendala teknis.<br /><br />"Namun di luar itu perlu diapresiasi ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan didanai bukan dari APBD maupun APBN, tetapi hasil kerjasama dan koordinasi dengan pihak perusahaan yang berpartisipasi dalam pembangunan Kotabaru,” ujarnya.<br /><br />Masih dalam laporannya, bupati menyampaikan tingkat pencapaian agenda prioritas pembangunan yakni penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). <strong>(das/ant)</strong></p>