Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah menilai pemerintah kota, khususnya pada beberapa dinas dinilai tidak efisien dalam menggunakan anggaran. <p style="text-align: justify;">Alfian Batnakanti, selaku juru bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD kota saat menyampaikan laporan Banggar pada Senin di ruang sidang paripurna mengatakan, salah satu SKPD yang dinilai tak efisien dalam menggunakan anggaran ialah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.<br /><br />"Sebelumnya telah menyusun program pelayanan dengan biaya sebanyak Rp195 juta lebih, namun sebagian program telah dilakukan oleh dinas lain sehingga terjadi tumpang tindih," kata Alfian yang berasal dari partai Gerindra itu.<br /><br />Selain itu, pihaknya juga menemukan bahwa badan terjadi dua anggaran yang seharusnya bisa difokuskan pada program yang lebih prioritas.<br /><br />"Badan Penanaman Modal telah mengajukan anggaran untuk perbaikan kantor selain itu juga mengajukan biaya pembebasan lahan yang nantinya akan didirikan sebagai kantor. Sebaiknya saat ini fokus dulu pada satu program selain itu juga harus berkoordinasi dengan instansi lain agar tak tumpang tindih dalam memberikan pelayanan," katanya.<br /><br />Pria yang juga sebagai sekretaris Komisi B DPRD "Kota Cantik" Palangka Raya itu menambahkan, selain Badan Penanaman Modal dinas lain yang juga diminta melakukan efisiensi program kerja ialah Badan Komunikasi, Informatika, Perpustakaan dan Arsip.<br /><br />Selain itu penggunaan anggaran Kecamatan Pahandut serta Kecamatan Rakumpit juga menjadi sorotan pihak DPRD sehingga keduanya diminta lebih selektif dalam melaksanakan program kegiatan.<br /><br />Pria yang juga sebagai anggota Badan Kehormatan DPRD juga meminta Sekretariat DPRD untuk menyediakan absensi elektronik. Hal itu guna melakukan pemantauan atas kehadiran anggota wakil rakyat di wilayah Ibu Kota Provinsi berjuluk "Bumi Tambun Bungai" itu. (das/ant)</p>
