DPRD Nilai Pemprov Kalsel Sulit Peroleh WTP

oleh

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan tampaknya sulit untuk bisa memeperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) kaitan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). <p style="text-align: justify;">Hal itu dikemukakan Wakil Ketua DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) H Riswandi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), di Banjarmasin, Jumat, sehubungan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas LKPD 2011 Pemprov tersebut.<br /><br />"Kalau dari sudut laporan keuangannya mungkin tidak ada masalah. Tapi pemeriksaan BPK-RI tak melulu dari segi keuangan saja," tutur mantan pegawai Departemen Keuangan yang terjun ke dunia politik dan sejak awal bergabung dengan PKS itu, Menurut anggota DPRD Kalsel dua periode dari PKS itu, pemeriksaan BPK-RI terhadap LKPD meliputi berbagai aspek, termasuk mengenai kekayaan dan atau aset daerah.<br /><br />Sementara aset daerah Pemprov Kalsel selama ini belum terinventarisasi/tertata dengan lebih baik dan masih banyak kelemahan, lanjut wakil rakyat tersebut.<br /><br />Namun dia tidak merinci kelemahan-kelemahan tersebut, kecuali menyebut salah satu contoh, masalah aset tetap tidak bergerak masih terdapat yang belum terselesaikan secara tuntas.<br /><br />"Begitu pula aset bergerak, seperti kendaraan bermotor, mungkin saja barangnya ada, tapi surat menyuratnya tidak jelas atau sebaliknya surat menyuratnya ada, tapi barangnya tidak ada," ujarnya.<br /><br />"Persoalan aset ini bisa terselesaikan tuntas, terkecuali masalah aset lama yang tak ada kejelasan lagi dilakukan penghapusan. Untuk penghapusan tersebut, bagaimana cara kita mendekati/minta petunjuk BPK-RI," demikian Riswandi.<br /><br />Sementara itu, H Mansyah Sabri, anggota DPRD Kalsel dari Partai Golkar, berpendapat, untuk penanganan masalah aset daerah yang terkesan cantang-peranang tersebut, dewan juga perlu membentuk panitia khusus (Pansus).<br /><br />"Jadi selain dari pihak eksekutif/Pemprov, juga perlu Pansus DPRD Kalsel yang secara khusus turut menangani masalah aset daerah tersebut," tandas mantan Wakil Ketua Komisi I bidang hukum dan pemerintahan DPRD tingkat provinsi itu.<br /><br />"Sebab kalau cuma eksekutif dan atau Komisi I DPRD yang juga membidangi aset daerah, mungkin penanganan masalah aset tersebut tidak bisa terlalu fokus," demikian Mansyah Sabri. <strong>(phs/Ant)</strong></p>