DPRD Panggil Pemilik Dan Pengawas PDAM Pontianak

oleh

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak Herri Mustamin menyatakan, pihaknya akan memanggil pemilik dan pengawas Perusahaan Daerah Air Minum setempat terkait menurunnya kinerja direksi perusahaan pelayanan air itu. <p style="text-align: justify;">"Pemanggilan kami terhadap `owner` yakni Wali Kota Pontianak dan dewan pengawas untuk membahas permasalahan semakin turunnya kinerja para direksi PDAM Pontianak," kata Herri Mustamin di Pontianak, Senin.<br /><br />Ia menjelaskan, pihaknya melalui Komisi C DPRD Kota Pontianak sudah beberapa kali mengagendakan rapat dengan para direksi PDAM tetapi tidak pernah dihadiri.<br /><br />"Kami merasa telah dilecehkan oleh para direksi PDAM dengan tidak menghadiri undangan pertemuan membahas permasalahan pelayanan air bersih di Kota Pontianak dan sekitarnya," kata Herri.<br /><br />Herri Mustamin yang juga Ketua Komisi C DPRD Kota Pontianak menyatakan, ada beberapa agenda yang akan dibahas dalam pertemuan dengan pemilik dan dewan pengawas PDAM, di antaranya terkait pelayanan air bersih bagi masyarakat Pontianak sebesar 80 persen, menurunnya kinerja para direksi PDAM dan lain-lain.<br /><br />"Kalau tidak ada halangan dalam waktu dekat pertemuan itu akan kami jadwalkan," ujarnya.<br /><br />Sebelumnya, Wali Kota Pontianak Sutarmidji mengungkapkan sejumlah direksi di lingkungan PDAM setempat mengajukan mundur dari jabatan karena tidak mampu menghadapi berbagai persoalan hukum yang menyita waktu.<br /><br />"Ada tiga direktur yang mengajukan permohonan pengunduran diri, termasuk Direktur Utama PDAM Kota Pontianak Agus Sutyoso," katanya.<br /><br />Sutarmidji menjelaskan, dari ketiga direktur yang mengajukan permohonan mengundurkan diri, hanya Direktur Teknik PDAM Tano Baya yang disetujui.<br /><br />"Dia (Tano Baya) mengundurkan diri karena alasan sakit sehingga tidak mampu lagi melaksanakan tugas," kata Sutarmidji.<br /><br />Sementara Direktur Umum PDAM ditolak karena kinerjanya cukup baik. "Saya nilai Pak Agus cukup banyak membawa perubahan pada PDAM, baik dalam manajemen maupun peningkatan pelayanan air bersih, sehingga masih diperlukan," katanya.<br /><br />Wali Kota Pontianak menambahkan, permohonan pengunduran diri oleh beberapa Direksi PDAM karena mengaku tidak tahan selalu dilakukan pemeriksaan oleh aparat penyidik terkait kasus proyek pipa 2008-2010 senilai sekitar Rp33 miliar yang hingga kini tidak kunjung digunakan.<br /><br />"Seharusnya, aparat penyidik berpedoman kepada hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang tidak menemukan kerugian negara, sehingga tidak memperumit permasalahan dan menyita waktu para direksi," kata Sutarmidji.<br /><br />Menurut hasil audit BPKP, pengerjaan pipa itu baru selesai sekitar 87,2 persen dan utang yang harus dibayar kepada PT Promit Rp2,4 miliar.<br /><br />Sutarmidji menyatakan, dirinya sudah memerintahkan kepada direksi PDAM hanya membayar utang sebesar Rp2,4 miliar sesuai hasil audit BPKP, di luar itu dirinya tidak tanggung jawab.<strong> (phs/Ant)</strong></p>