DPRD: Pemkab Harus Selektif Terima Investor

oleh

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabuaten Landak meminta kepada pemerintah daerah setempat agar selektif dalam menerima investor khususnya perkebunan kelapa sawit yang sering bermasalah di lapangan. <p style="text-align: justify;">"Selama ini banyak permasalahan antara masyarakat dan beberapa perusahaan sebagai akibat adanya miskomunikasi dan penyimpangan yang terjadi di lapangan," kata anggota Komisi B DPRD Landak Lamri di Ngabang, Sabtu.<br /><br />Menurut dia, sejak awal masuknya investasi perlu dikelola secara total, dan tidak menyalahi aturan. Sosialisasi yang dilakukan juga bukan hanya sebagai bentuk formalitas, sehingga dikemudian hari menimbulkan masalah baru.<br /><br />"Kami, DPRD seharusnya bisa diajak sejak awal masuknya investor. Dalam hal ini elemen-elemen yang berkaitan langsung seharusnya dilibatkan. Sehingga bisa benar-benar bisa diakomodir, agar tidak sepihak saja. Pemkab juga diminta untuk lebih selektif dalam menerima investor, bukan saja perusahaan perkebunan tetapi juga perusahaan-perusahaan lain," ungkap Lamri.<br /><br />Ia juga mengatakan, penanam modal yang sudah berhubungan dengan pemda, seolah-olah tidak mau tahu dengan DPRD. Saya mengingatkan agar kita bisa sama-sama untuk meminimalisir konflik-konflik yang ada, walaupun menghilangkan konflik tersebut tidak mungkin.<br /><br />"Keinginan kami sejak awal dprd jangan ditinggalkan, jangan sudah ada masalah baru dprd yang jadi sasaran demo dan sasaran kekesalan masyarakat," kata Lamri.<br /><br />Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Landak Klemen Apui juga menegaskan, pihaknya sebagai koordinator komisi B yang membidangi perkebunan akan mengagendakan untuk rapat dengar pendapat dengan pihak instansi terkait di lingkungan Pemkab Landak.<br /><br />"Bulan depan (November) kita akan panggil dinas perkebunan dan kehutanan serta pihak terkait lainnya. Untuk kita minta pendapatnya, karena baru-baru ini banyak muncul persoalan sengketa di lapangan antara masyarakat dan perusahaan sawit. Baik soal batas wilayah, juga ada mengambil alih perusahaan," tegas Klemen Apui. <strong>(phs/Ant)</strong></p>