DPRD : Pengawasan Pertambangan Lemah Berdampak Kerusakan Lingkungan

oleh

Komisi III bidang pembangunan dan infrastruktur DPRD Kalimantan Selatan berpendapat, pengawasan pertambangan di provinsinya masih lemah, sehingga berdampak pada kerusakan lingkungan. <p style="text-align: justify;">Pendapat Komisi III DPRD Kalsel yang juga membidangi pertambangan dan energi, serta lingkungan hidup tersebut, disampaikan pada rapat paripurna internal lembaga legislatif tingkat provinsi itu, di Banjarmasin, Senin.<br /><br />Pada rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kalsel Kolonel Inf (Purn) Nasib Alamsyah itu, dalam usul revisi Perda 2 tahun 2009 tentang Pengelolaan Pertambangan Umum di provinsi tersebut, Komisi III mengingatkan isi Undang Undang Dasar 1945 yang berkaitan kekayaan alam.<br /><br />"Dimana UUD 1945 menyatakan, kekayaan alam Indonesia dikuasai oleh negara, untuk kesejahteraan rakyat Indonesia," tandas Komisi III DPRD Kalsel melalui juru bicaranya HM Husaini.<br /><br />Oleh sebab itu, Komisi III DPRD Kalsel yang diketuai H Puar Junaidi berharap, pengelolaan pertambangan umum di provinsi yang terdiri 13 kabupaten/kota dan kini berpenduduk mencapai 3,6 juta jiwa, agar memperhatikan isi UUD 1945.<br /><br />Selain itu, dalam pengelolaan pertambangan umum di wilayah yang luas wilayahnya cuma sekitar 37.000 kilometer persegi atau terkecil dari empat provinsi lainnya di Kalimantan, agar benar-benar memperhatikan masalah lingkungan.<br /><br />"Kita berharap, kegiatan pertambangan secara umum atau pengelolaan pertambangan umum jangan makin memperparah kerusakan lingkungan," demikian wakil-wakil rakyat Kalsel yang duduk di Komisi III DPRD tingkat provinsi tersebut.<br /><br />Komisi III DPRD Kalsel berharap pula, usulannya tersebut dapat menjadi kesepakatan anggota dewan, sebagai Raperda inisiatif dari lembaga legislatif tingkat provinsi itu, dan untuk dilakukan pembahasan bersama eksekutif/pemerintah provinsi (Pemprov) setempat.<br /><br />Bersamaan usul Raperda pengelolaan pertambangan umum, Komisi IV bidang Kesra DPRD Kalsel juga mengusulkan Raperda tentang Penyelenggaraan Keolahragaan di provinsi tertua di Pulau Kalimantan itu. <strong>(das/ant)</strong></p>