DPRD: Perda Kalsel 3/2008 Perlu Diubah

Komisi III bidang pembangunan dan infrastruktur DPRD Provinsi Kalimantan Selatan berpendapat, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang pengaturan penggunaan jalan umum dan jalan khusus untuk angkutan hasil tambang dan hasil perusahaan perkebunan, perlu segera diubah. <p style="text-align: justify;">"Perda 3/2008 itu dinilai dirasa kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat", kata anggota Komisi III DPRD Provinsi Kalsel H Puar Junaidi di Banjarmasin, Sabtu (26/03/2011).<br /><br />Usulan perlunya merubah Perda 3/2008 Kalsel itu juga dibahas secara khusus pada diskusi publik di kampus Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Banjarmasin dua tahun lalu.<br /><br />Selain itu, berdasarkan hasil pengamatan serta aspirasi masyarakat selama ini, sehingga Perda 3/2008 tersebut juga dinilai tidak berorientasi/tak keberpihakan kepada masyarakat, terutama petani yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit.<br /><br />Oleh karenanya, dalam pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif dewan tentang perubahan atas Perda No. 3/2008 tersebut, selaku pengusul, Komisi III DPRD Kalsel, berpendapat, perlu perubahan atau revisi Perda 3/2008 tersebut.<br /><br />Sebab, walau pada dasaranya punya tujuan yang baik, Perda 3/2008 tersebut tidak sesuai lagi dengan dinamika sosial yang berkembang dalam kehidupan ekonomi masyarakat Kalsel, lanjut wakil rakyat tingkat provinsi itu.<br /><br />Dalam pengantar Reperda inisiatif itu, Komisi III DPRD Kalsel juga menilai, pemerintah daerah cenderung kurang konsisten dalam penegakkan dan penerapan Perda 3/2008, terutama yang berkaitan larangan melewati jalan umum bagi setiap angkutan hasil perkebunan.<br /><br />Kekurang konsistenan itu terbukti dengan adanya kebijakan pemerintah daerah melalui dinas perhubungan setempat, menerbitkan dispensasi atau memberikan izin angkutan hasil perkebunan kelapa sawit.<br /><br />Pemberian dispensasi atau izin tersebut sudah berang tentu dengan pemberlakukan syarat dan ketentuan yang dibebankan kepada masyarakat dan dinilai terlalu birokrasi, sehingga merugikan masyarakat, dalam hal ini petani kelapa sawit lapis bawah.<br /><br />Pemberlakukan syarat dan ketentuan dalam pemberian dispensasi atau izin tersebut dapat pula menghambat laju ekonomi yang dihasilkan dari bidang perkebunan, khususnya kelapa sawit.<br /><br />Rapat paripurna internal DPRD Kalsel dengan agenda penyampaian usul Raperda inisiatif tersebut dipimpin wakil ketua dewan, H Riswandi didampingi Fathurrahman, sedangkan yang menyampaikan Ketua Komisi III, H Puar Junaidi. <strong>(phs/Ant)</strong></p>