DPRD : Perjuangan Bukan Sekedar Batalkan Permendagri 43/2011

oleh
oleh

Perjuangan pemerintah provinsi Kalimantan Selatan bukan sekedar menggugat membatalkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2011, yang memasukan Pulau Larilarian ke wilayah administrasi Kabupaten Manjene Sulawesi Barat. <p style="text-align: justify;">Tetapi perjuangan Pemprov Kalsel juga bagaimana mengembalikan kepemilikan pulau yang berada di wilayah Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalsel tersebut, ujar Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kalsel dalam penyelesaian Pulau Larilarian, H Mansyah Sabri, di Banjarmasin, Minggu.<br /><br />"Sebab kalau cuma membatalkan Permendagri 43/2011, berarti pejuangan belum sempurna dan tuntas," katanya lagi.<br /><br />Wakil Ketua Komisi I bidang hukum dan pemerintahan DPRD Kalsel itu menunjuk contoh penyelesaian sengketa status Pulau Berhala antara pemerintah provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau dengan Jambi.<br /><br />"Kita semua kan tahu, Putusan Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia hanya membatalkan Permendagri yang berkaitan dengan sengketa status Pulau Berhala tersebut, tapi tidak menyatakan kepemilikan pulau itu," ungkapnya.</p> <p style="text-align: justify;"><img src="../../data/foto/imagebank/20120318105027_0F3474A.jpg" alt="" width="600" height="369" /><br /><br />Oleh karena itu, dengan putusan MA tersebut, Pulau Berhala yang menjadi sengketa antara Pemprov Kepri dengan Jambi, seakan menjadi tak bertuan. Sebab, baik Pemprov Kepri maupun Jambi dalam putusan MA itu tidak dinyatakan sebagai pemilik Pulau Berhala," lanjutnya.<br /><br />"Kita tidak ingin, hal serupa dengan penyelesaian Pulau Berhala yang berada dekat perairan Selata Malaka itu juga terjadi terhadap Pulau Larilarian yang berada dekat kawasan Selat Makassar," lanjut Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPRD Kalsel itu.<br /><br />Namun anggota DPRD Kalsel dua periode dari Partai Golkar itu meminta kepada wartawan yang meliput di dewan tersebut agar tidak mengekspos strategi baru, yang bakal menjadi perjuangan untuk merebut kembali Pulau Larilarian.<br /><br />"Nanti saja, kalau kita sudah melakukan ‘action’ baru dipublikasikan strategi baru Kalsel untuk merebut kembali Pulau Larilarian, selain melalui permohonan uji materi Permendagri 43/2011 kepada MA," pintanya.<br /><br />Mengenai pertemuan Pansus Penyelesaian Pulau Larilarian dengan Direktur Jenderal (Dirjen) Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) beberapa hari lalu, dia menyatakan, pihak Kemendagri menerima dengan baik dan menyambut positif.<br /><br />"Dengan sambutan Dirjen Pemerintahan Umum yang baru ini, kita makin berkeyakinan bisa mengembalikan Pulau Larilarian ke wilayah Kalsel melalui pendekatan dialogis dan politis, dengan tidak mengenyamping perlawanan hukum melalui MA," demikian Mansyah.<br /><br />Keyakinan akan kembalinya Pulau Larilarian ke wilayah Kalsel, juga tersirat dari rawut muka sejumlah anggota Pansus dewan yang berasal dari daerah pemilihan (dapil) VI yang meliputi Kabupaten Tanah Laut, Tanah Bumbu dan Kabupaten Kotabaru.<br /><br />Seperti penuturan Muhammad Ihsanuddin (PKS) dan Burhanuddin (PBR) yang sama-sama asal dapil VI Kalsel itu, mereka optimistis pada saatnya nanti Pulau Larilarian tersebut kembali ke wilayah provinsinya. <strong>(phs/Ant)</strong></p>