DPRD: Pertamina Harus Transparan Dalam Pendistribusian BBM

Kalangan anggota DPRD Kota Palangka Raya meminta PT Pertamina di kawasan setempat agar lebih transparan mengenai jumlah pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) di kota itu. <p style="text-align: justify;">Hal ini dimaksudkan sebagai cara untuk mencari titik permasalahan kelangkaan BBM yang sudah terjadi beberapa bulan terakhir.<br /><br />"Saat ini Pertamina hanya menyampaikan total BBM yang masuk ke Palangka Raya, namun tidak pernah disampaikan secara jelas berapa kuota subsidi dan industri," kata Ketua DPRD Kota Palangka Raya Sigit K Yunianto, di Palangka Raya, Rabu.<br /><br />Menurutnya, transparansi sistem, pengoperasian dan manajemen dari pihak Pertamina dalam mendistribusikan BBM perlu disampaikan ke publik. Sebab hal itu sampai saat ini tidak pernah diketahui masyarakat.<br /><br />Pihaknya yakin, apabila hal itu bisa diterapkan, maka titik permasalahan kelangkaan BBM di kawasan setempat bisa diketahui secara jelas. Khususnya kuota yang didistribusikan ke setiap SPBU yang ada di Palangka Raya.<br /><br />"Dengan sistem transparansi, maka akan diketahui apakah kuota BBM di Palangka Raya kurang atau lebih. Apabila lebih maka berarti ada pihak yang menjual BBM bersubsidi ke kalangan industri demi meraih keuntungan yang lebih besar," ucap Sigit.<br /><br />Ia mengungkapkan, saat ini yang terpikirkan adalah Pertamina perlu menambah jumlah kuota BBM di setiap SPBU untuk mengatasi kelangkaan dan mengurangi panjangnya antrean kendaraan bermotor di setiap SPBU.<br /><br />"Kami berpikir langkah pertama adalah dengan menambah kuota BBM di kawasan setempat, apabila hal itu tidak merubah keadaan. Berarti jelas ada oknum yang memainkan jatah BBM subsidi untuk dijual ke industri," tegas Sigit.<br /><br />Selain itu, pihaknya juga berharap, ke depan SPBU yang ada di Palangka Raya bisa buka selama 24 jam, sebab perkembangan kota itu saat ini sudah semakin maju, yang artinya tingkat kebutuhan BBM juga mengalami peningkatan.<br /><br />"Sekarang akses transportasi darat lintas kabupaten/kota sudah cukup baik. Maka perlu ada SPBU yang buka 24 jam, sebab tidak sedikit kendaraan yang keluar daerah pada malam hari. Kalau sekarang jam 21.00 WIB SPBU sudah tutup, jadi kapan majunya daerah ini," ungkapnya.<br /><br />Ia menjelaskan, saat ini yang menjadi fokus utama dari DPRD kabupaten/kota atau provinsi adalah penambahan kuota BBM. Setelah itu dilakukan, baru proses pembenahan manajemen Pertamina yang dianggap masih belum transparan.<br />&lt;br />"Kami sadar hal itu sangat rumit sebab berkaitan dengan anggaran pemerintah baik pusat atau daerah. Namun diharapkan kalau masalah tersebut bisa diselesaikan secara perlahan maka tidak ada lagi kelangkaan BBM yang terjadi di Kalimantan Tengah, khususnya Palangka Raya," tambah Sigit.<strong>(phs/Ant)</strong></p>