Kalangan DPRD Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, mengingatkan perusahaan perkebunan yang ada izin operasional di kabupaten itu wajib memiliki kantor untuk memudahkan koordinasi dengan pemerintah daerah. <p style="text-align: justify;">"Yang sudah punya kantor juga mestinya pasang plang nama sehingga masyarakat juga tahu itu kantor apa," kata Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sintang, Toni di Sintang, Senin.<br /><br />Menurutnya, jika kantor berada di kamp atau lokasi kerja, hal itu semata untuk kepentingan perusahaan.<br /><br />Tetapi, ujar dia, yang dibutuhkan adalah kantor di ibu kota kabupaten, dan semestinya hal itu diwajibkan pemerintah daerah.<br /><br />"Hal itu agar semua perusahaan yang bekerja di Sintang minimal punya kantor perwakilan di ibu kota kabupaten," ujarnya.<br /><br />Di Sintang, katanya, tidak jarang satu grup perusahaan memiliki beberapa anak perusahaan.<br /><br />"Karena bagaimanapun perusahaan punya kewajiban menyampaikan laporan perkembangan investasi tiap enam bulan," jelasnya.<br /><br />Kalau tidak ada kantor, lanjut dia, bagaimana pemerintah bisa koordinasi untuk mengevaluasi perkembangan investasi.<br /><br />"Laporan kemajuan investasi itu penting karena pemerintah bisa menilai serius atau tidak sebuah perusahaan menjalankan usahanya di Sintang," kata dia.<br /><br />Selain itu menurutnya, pemerintah juga bisa mengkaji apa yang menjadi kendala ketika realisasi investasi mereka jalan di tempat.<br /><br />"Mungkin bisa saja pemerintah membantu mencarikan solusi," ucapnya.<br /><br />Jika kemudian alasan tidak punya kantor di ibu kota kabupaten hanya karena khawatir nanti kantornya diserang massa, ia menilai hal itu bukan alasan yang kuat.<br /><br />"Ketika awal investasi masuk, pemerintah sudah memberikan jaminan kenyamanan dan kemudahan berinvestasi, mengapa harus takut dengan hal yang belum terjadi," kata dia.<br /><br />Apalagi, kalau aktivitas investasi berjalan dengan baik, ia menilai perusahaan tidak harus takut karena ketika memunculkan ketakutan, itu akan jadi tanda tanya.<br /><br />"Bisa saja aktivitas mereka tidak berjalan dengan baik, tidak ada keterbukaan, janji-janji sosialisasi hanya janji kosong, kalau baik-baik kerjanya mengapa harus takut," kata dia. <strong>(phs/Ant)</strong></p>