DPRD: Perusahaan Tambang Wajib Laporkan Alat Berat

oleh
oleh

DPRD Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah meminta manajemen perusahaan tambang batu bara yang beroperasi di wilayah tersebut untuk melaporkan data alat berat yang beroperasi di areal tambang. <p style="text-align: justify;"><br />"Perusahaan tambang wajib melaporkan tentang keberadaan alat berat yang digunakan menambang," kata Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kapuas, Asrani di Kuala Kapuas, Kamis.<br /><br />DPRD saecara khusus meminta perusahaan tambang batu bara PT Talen Orbit Prima di Desa Buhut Jaya, Kecamatan Kapuas Tengah, Kapuas, untuk menyampaikan data alat berat yang digunakannya.<br /><br />Data tersebut sebagai pegangan bagi Pemerintah Kabupaten Kapuas untuk bagi hasil pajak alat berat yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi Kalteng sebagai sumber pendapatan daerah, ujarnya.<br /><br />Permintaan tersebut telah disampaikan pada Manajemen PT TOP saat dengar pendapat dengan Komisi III DPRD Kabupaten Kapuas, katanya.<br /><br />Namun Managemen PT TOP belum bisa memberikan data jumlah unit alat berat sebelum memintanya kepada PT Pama, kontraktor yang mengadakan peralatan operasional tambang, guna mengetahui jumlah alat berat yang operasional ditambang tersebut.<br /><br />Dengan adanya data itu, Pemerintah Kabupaten Kapuas dapat mengetahui jumlah unit alat berat operasional tambang sehingga pada saat penganggaran bagi hasil pajak alat berat oleh Pemerintah Provinsi Kalteng sesuai dengan data jumlah alat berat yang ada di Kabupaten Kapuas.<br /><br />Selain itu meminta kepada PT TOP untuk menyampaikan data tentang usaha catering yang menjadi subkontrak perusahaan tambang itu.<br /><br />"Karena disana ada jasa catering bagi seluruh karyawan sehingga diharapkan juga dapat memberikan kontribusi bagi pendapatan asli daerah untuk pajak restoran," katanya.<br /><br />Sebelumnya, kalangan DPRD Kabupaten Kapuas mendorong pemerintah daerah bisa melakukan intensifikasi dan optimalisasi pemungutan pajak alat-alat berat disektor pertambangan, perkebunan dan pekerjaan umum dalam upaya meningkatkan PAD Kabupaten Kapuas.<br /><br />Sementara berdasarkan data pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas per Juni 2011, realisasi pendapatan daerah dari pajak restoran telah mencapai 42 persen atau Rp210 juta dari targer realisasi tahun anggaran 2011 Rp500 juta.<br /><br />Sedangkan realisasi bagi hasil pajak provinsi dari pajak kendaraan bermotor tercapai 9,6 persen atau Rp248 juta dari target penerimaan Rp2,6 miliar. <strong>(das/ant)</strong></p>