DPRD : Program Desa Mandiri Pangan Perlu Perhatian

oleh

Ketua komisi II bidang ekonomi dan keuangan DPRD Kalimantan Selatan Muharram berpendapat, program desa mandiri pangan perlu perhatian semua pihak. <p style="text-align: justify;">"Kita sambut positif dan dukung program pemerintah tentang desa mandiri pangan. Tapi harus betul-betul ada perhatian semua pihak," katanya menjawab Antara Kalsel, di Banjarmasin, Selasa.<br /><br />Pendapat tersebut sesudah Komisi II DPRD Kalsel meninjau Desa Masta Bakarangan, Kabupaten Tapin (sekitar 117 kilometer utara Banjarmasin), yang masuk program desa mandiri pangan, pekan lalu.<br /><br />Dari observasi anggota Komisi II DPRD Kalsel, ungkapnya, Desa Masta tersebut masih jauh dengan kemandirian pangan, sehingga memerlukan perhatian yang lebih serius untuk mencapai tujuan tersebut.<br /><br />"Berdasarkan apa yang saya ketahui, desa mandiri pangan itu harus terbebas dari masyarakat miskin atau paling tidak penduduk miskinnya kecil sekali," ujar Muharram yang juga Ketua Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) Kalsel itu.<br /><br />Sedangkan menurut informasi, masyarakat miskin di Desa Masta yang masuk program desa mandiri pangan itu berkisar antara 10 – 15 persen, ungkap Ketua Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerinda) DPRD Kalsel tersebut.<br /><br />"Masih banyak parameter sebagai desa mandiri pangan yang juga harus mendapat perhatian atau pembinaan," lanjut wakil rakya yang bergelar doktorandus dan seorang petani di Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Kalsel itu.<br /><br />Namun secara umum, tuturnya, Tapin juga sudah swasembada pangan, sebagaimana kabupaten lain di daerah hulu sungai atau "Banua Anam" Kalsel, yang meliputi Kabupaten Tabalong, Balangan, Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan dan Tapin.<br /><br />Tapin salah satu daerah sentra pertanian di Kalsel sejak lama, karenanya lambang kabupaten itu terdapat lumbung padi, dengan motto daerah "Ruhui Rahayu" (kata Ruhui Rahayu beradan dari peribahasa daerah Banjar Kalsel, yang pengertian rukun damai).<br /><br />Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, Kabupaten Tapin mendapat proyek program pemerintah pusat berupa pembangunan Bendungan Pipitak Jaya, yang nanti mengairi lahan persawahan ribuan hektar, bila infrastruktur pertanian itu rampung secara keseluruhan. (das/ant)</p>